sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Megapolitan

Polkam

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Olah Raga

Seni Budaya dan Hiburan

Pendidikan

Wisata

Selebrity

» » Tingkatkan Investasi dan Ekspor, Presiden Perintahkan Sederhanakan Aturan


Presiden saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden pada Rabu (31/1/18).

Jakarta, Larast Post - Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas (Ratas) membahas peningkatan investasi dan peningkatan ekspor ke luar negeri di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu (31/1/18) siang. 

Saat menyampaikan arahan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Ratas kali ini untuk menindaklanjuti pembahasan yang sudah dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla. 

“Saya kira kita telah melakukan rapat mengenai peningkatan investasi. Dan hari ini adalah menindaklanjuti apa yang sudah kita sampaikan pada rapat 2 minggu yang lalu yang tentu saja sudah beberapa kali rapat dilakukan oleh Pak Wapres. Oleh sebab itu, saya persilakan Pak Wapres untuk menyampaikan,” tambah Kepala Negara akhiri pengantarnya.

Saat ratas yang diselenggarakan pada 5 Januari 2018, Presiden sampaikan bahwa loncatan pemeringkatan investasi sekarang sangat besar sekali. “Ini loncatan yang sangat besar sekali,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Peningkatan Investasi dan Perdagangan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/1) siang.

Begitu juga dengan rating untuk investment grade, menurut Presiden saat itu, juga sudah diberikan Standard & Poor’s dan kemudian Fitch Rating terakhir juga memberikan peringkat triple B (BBB).

Untuk itu, ia meminta semua pihak terkait jangan sampai kehilangan momentum. Presiden ingin lebih fokus dan konsentrasi pada investasi. Kemudian yang kedua, ekspor atau perdagangan luar negeri, baik di bidang industri, ESDM, kesehatan, pendidikan, industri pertahanan, pertanian, serta kelautan dan perikanan.

Ratas itu dihadiri diantaranya Menko Perekonomian Darmin Masution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan,  Mensesneg Pratikno,  Sekretaris Kabinet Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek,  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menristek Dikti M Nasir, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kapolri Tito Karnavian dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Masih Berbelit-belit
Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada seluruh menteri agar menyederhanakan semua aturan yang berkaitan dengan masalah investasi dan ekspor.

“Masih terlalu banyak persoalan-persoalan yang ada, sehingga membuat kita tidak fleksibel dalam hal yang berkaitan dengan investasi dan ekspor,” terang Menseskab Pramono Anung dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu (31/1/18) sore.

Promono menyebutkan, Presiden juga memerintahkan kepada Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian untuk FPA (Free Trade Agreement) dan PTA (Preferential Trade Association) agar segera diselesaikan.

“Free trade Agreement-nya segera diselesaikan terutama dengan Uni Eropa dengan Amerika, dan dengan Australia,” ucap Pramono.

Pramono mengatakan, pemerintah menyadari banyak keluhan yang berkaitan dengan izin tenaga kerja asing yang sekarang ini masih berbelit-belit.

Untuk itu, menurut Menseskab, Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian terkait, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Ketenagakerjaan, kementerian teknis ada di Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, KKP, ESDM, dan sebagainya dan sebagainya, untuk disederhanakan.

“Diberikan waktu 2 minggu. Kalau memang tidak diselesaikan, maka akan dibuatkan Peraturan Presiden untuk mengatur itu,” ungkap Pramono seraya menambahkan, sudah tidak zamannya lagi mempersulit investasi, sudah tidak zamannya lagi mempersulit orang yang mau masuk bekerja di Republik ini.

Tapi tentunya, lanjut Seskab, tenaga kerja asing yang diberikan ini kepada tenaga kerja asing yang mempunyai kapasitas, pengetahuan dan juga yang dibutuhkan. "Bukan tenaga kerja asing yang di lapangan, terutama level manajemen, level direksi, dan sebagainya dan sebagainya," pungkas Pramono.(her, sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda