sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

INFO BOLA

» » Pemkot Depok Kebut Target RTH Hingga 30 Persen

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Depok, Larast Post - Tepat Dua tahun kepemimpinan Mohammad Idris sebagai Wali Kota Depok dan Pradi Supriatna , Wakil Wali Kota Depok, terus berupaya target Rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Depok hingga tahun 2019 tercapai.

Salah satunya penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). merealisasikan rencana pembangunan alun-alun serta mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk memperbanyak taman agar target RTH sebesar 20 persen dari 30 persen bisa terwujud.

Kepala DLHK Kota Depok, Etty Suryahati, mengatakan, hingga saat ini kami terus berupaya menambah keberadaan RTH di Kota Depok, “penambahan sejumlah taman di setiap kelurahan serta melakukan penanaman pohon di lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) maupun di Garis Sempadan Sungai (GSS), tentunya kami juga menggandeng pegiat lingkungan,” ujarnya kepada wartawan di Balai Kota,

Lebih lanjut Dia mengatakan, untuk mengejar target RTH ditahun ini, DLHK akan mencari taman di tingkat RW untuk dinaikkan statusnya menjadi taman kelurahan. Nantinya taman kelurahan akan memiliki luas minimal 500 meter persegi. Sehingga diharapkan pemenuhan RTH dapat mencapai target yang diinginan.

“Saat ini kami sedang memetakan taman RW yang bisa ditingkatkan menjadi taman kelurahan. Namun, prosesnya dilakukan secara bertahap,” paparnya.

Menurut data terakhir yang dihimpun, kondisi eksisting RTH Kota Depok saat ini telah mencapai 16,33 persen atau 3.271,26 hektare, dibagi dalam dua wilayah , RTH publik 10,06 persen luas lahan 2.015,53 hektare dan RTH privat atau milik pengembang 6,27 persen luas lahan 1.255,73 hektare, dari luas wilayah Kota Depok yang mencapai 20.029 hektare.

“Untuk kondisi terakhir, harus dilakukan perhitungan kembali, karena ada potensi perolehan RTH serah terima dari Badan Keuangan Daerah (BKD) terkait aset, maupun belanja lahan dari Bagian Pemerintahan atau pun Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim),” ujar Etty.

Peran serta dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung pengadaan RTH agar ikut bersinergi dalam mengawasi serta melaporkan siapa yang mendirikan bangunan tidak pada tempatnya. Terlebih, jika melampaui aturan menggunakan sempadan sungai .

“Kami terus berusaha keras untuk memenuhi target tersebut. Maka dari itu, peran serta masyarakat sangat kami harapkan dalam hal pengawasan,” pungkasnya (david)



«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda