sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Perkara Gugatan Apkomindo Vonis Draw, Hoky Diuntungkan Satu Poin

Hoky photo bersama pendukung dan para awak media.

Jakarta, Larast Post - Sidang kasus perdata gugatan seni logo Apkomindo berakhir vonis Draw di Pengadilan Negeri (PN) Niaga Jakarta Pusat, Rabu (14/03).

Persidangan dengan Ketua Majelis Hakim Marulak Purba SH MH, memutuskan bahwa, Penggugat tidak sah melakukan gugatannya karena hakim menilai Ir. Soegiharto Santoso _Hoky_ (Penggugat) tidak sah sebagai Ketua Umum Apkomindo sekalipun memiliki SK dari MenkumHAM RI Nomor: AHU-0000478AH.01.08.Tahun 2017 untuk Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO).

Sedangkan pihak tergugat hanya memiliki SK dari MenkumHAM RI Nomor AHU-0000058.AH.01.08.Tahun 2017 untuk Perkumpulan Pengusaha Komputer Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disingkat APKOMINDO DKI Jakarta

Hoky menilai dalam putusannya Majelis Hakim sangat tidak cermat, sebab dalam kesimpulan pihak Penggugat telah membacakan secara langsung oleh Hoky saat sidang dengan agenda Kesimpulan. 

Bahwa, menurut Hoky, Bukti T.1-8A yaitu Akta No.43 tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat di hadapan H. Zainuddin, Notaris di Jakarta, juga harus dikesampingkan dari perkara ini. Karena berdasarkan keterangan saksi Sugiyatmo dan saksi Poey Peng An. Akte No.43 tersebut telah disalah gunakan oleh Nana Juhana Osay dan kawan-kawannya serta tidak sesuai dengan maksud tujuan awal pembuatan Akta tersebut, yaitu hanya untuk mengambil uang Rp.100 juta di salah satu bank.

Bahkan sebanyak 10 orang saksi yang memberikan surat kuasa untuk pendirian Akta No.43 tersebut juga telah melakukan pencabutan surat kuasa karena merasa “dibohongi” dan meminta agar Akta No.43 tersebut dibatalkan karena adanya niat tidak baik dari pembuatan Akta tersebut.

Bahkan, masih menurut Hoky, 10 surat kuasa tersebut telah dilampirkan serta telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sebagai bukti oleh Penggugat dalam berkas perkara persidangan tersebut, namun faktanya majelis hakim tetap tidak cermat.

Apalagi Akta No.43 tersebut adalah merupakan bentuk pendirian Perkumpulan Pengusaha Komputer Daerah Khusus Ibukota Jakarta disingkat APKOMINDO DKI Jakarta yang baru dan jelas melanggar AD & ART APKOMINDO. Juga tentu sangat berbeda dengan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia, disingkat APKOMINDO yang telah memperoleh SK MenkumHAM RI Nomor AHU -000478.AH.01.08.Tahun 2017 yang telah didirikan sejak tahun 1991.

Namun demikian, Hoky menyebutkan, bahwa benar pada amar putusan lainnya Marulak Purba SH MH juga mengabaikan gugatan balik rekopensi dari pihak Tergugat I (Sonny Franslay), dimana Tergugat I melalui pengacara hukumnya yang dikenal sebagai advokat kondang Prof. Dr. Otto Hasibuan SH MM, telah memohon agar majelis hakim menghukum penggugat (Hoky) agar membayar kerugian sebesar Rp 24 Miliar dan denda Rp.100 juta perhari kepada pihak Tergugat I diabaikan oleh majelis hakim.

Walaupun keputusan tersebut mengecewakan, namun kubu Hoky  tetap diuntungkan 1 (satu) poin dalam  amar putusan ini, bahwa kubu Hoky tidak dilarang menggunakan logo APKOMINDO. 

Sehingga kalangan media menilai paling tidak ada satu poin cemerlang telah dimenangkan oleh seorang tukang insinyur Hoky karena menghadapi gelar perkara sendiri di persidangan tanpa didampingi advokat melawan advokat  kondang Prof. Dr. Otto Hasibuan SH MM dengan hasil “draw”.

"Saya tetap merasa bersyukur atas putusan tersebut dan ini merupakan fakta nyata kemenangan yang tertunda, sebab  Majelis Hakim juga mengabaikan seluruh gugatan balik rekopensi dari pihak Tergugat I yang menggunakan jasa kuasa hukum dari kantor pengacara OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES, bahkan saya merasa senang sekali karena bisa berhadapan langsung dalam persidangan dengan advokat  kondang Prof. Dr. Otto Hasibuan SH MM,” ucap Hoky ketika diwawancara awak media usai persidangan tersebut.

Upaya Kasasi
Hoky juga mengatakan, pasti akan melakukan upaya hukum Kasasi atas putusan yang jelas tidak sesuai koridor hukum ini. "Namun tentunya harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan teman-teman pengurus Apkomindo, sambil nanti saya akan mempelajari petitumnya setelah saya mendapatkan salinan putusan dari  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Hoky lagi.

Hoky juga menyebutkan, upaya Kasasi ini perlu dilakukan, karena bagaimana mungkin dengan telah melampirkan 135 bukti-bukti dengan sebagian besar diperlihatkan asli-aslinya, termasuk SK dari MenkumHAM RI Nomor: AHU-0000478AH.01.08.Tahun 2017 (asli) untuk Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO). "Dan tercantum saya selaku Ketua Umum-nya dan Pak Muzakkir selaku Sekjen-nya, namun oleh majelis hakim, kami dinyatakan tidak sah,” jelas Hoky, walaulun kecewa namun tetap tersenyum sumringah kepada awak media.

Rudy D Muliadi ketika diwawancara para wartawan.

Laporan Dugaan Pelanggaran UU ITE
Pada kesempatan yang sama, hadir pula Rudy D. Muliadi selaku kelompok Tergugat I (Sonny Franslay) yang mengaku sebagai Ketua Umum APKOMINDO versi Tergugat I. Saat dikonfirmasi wartawan terkait upaya hukum apa selanjutnya yang akan ditempuh atas putusan majelis hakim, Rudy malah menjawab belum ada kepastian rencana selanjutnya.

“Saya belum tahu, saat ini saya sedang fokus untuk memenuhi panggilan polisi di Polda Yogyakarta terkait laporan dari Pak Hoky dalam dugaan pelanggaran UU ITE,"  terang Rudy. 

Rudy Juga mengatakan bahwa status penyelidikan terkait LP tersebut sudah naik menjadi penyidikan dengan tersangka 3 orang yakni FI, MS dan dirinya sendiri, karena peristiwa penghinaan dan pencemaran nama baik. Hoky sendiri awalnya tidak akan melaporkan perbuatan mereka, namun dikarenakan FI membuat laporan palsu tentang penganiayaan oleh Hoky di Polres Bantul, maka perbuatan penghinaan melalui  media sosial tersebut di laporkan di Polda DIY.

Peristiwa tersebut berawal saat FI menjadi saksi fakta dalam persidangan kasus dugaan pelanggaran hak cipta seni logo Apkomindo yang dituduhkan kepada Ir. Soegiharto Santoso. Saat itu FI telah mengeluarkan kata-kata penghinaan, bahkan telah ditegur oleh Majels Hakim, namun tetap berulang kali melakukan kata-kata penghinan di depan persidangan PN Bantul pada hari kamis, 16 Maret 2017 kepada Hoky.

Kemudian kata-kata penghinaan tersebut diunggah oleh FI dalam akun facebook pada 24 Maret 2017  yang dikomentari Rudy dan MS, sehingga mereka bertiga menjadi tersangka dan terjerat UU ITE yang mengatur tentang ujaran kebencian dan penghinaan (Hate Speech) melalui  media sosial.(sg/yan)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda