sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

» » Revisi PP No. 11/2010 Harus Segera Dilakukan

Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Dr. Ir. Budi Situmorang

Lampung, Larast Post – Perlu dilakukan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) 11/2010, Peraturan Kepala BPN No 4 tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2011 yang mengatur penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP mengatakan, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, dilaksanakan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tertib pertanahan.

“Saat ini kita sedang memasuki era pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tertib pertanahan,” ujarnya saat Sosialisasi NSPK bidang Pengendalian, pada (7/3/2018), di Lampung.

Menurutnya, ada dua hal yang harus dilakukan yaitu mencegah pelanggaran pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Budi menegaskan, pengendalian sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran penguasaan tanah terutama penelantaran tanah.

Disebutkan, saat ini ada PP 11/2010, PerKBPN 4/2010 dan PerKBPN 5/2011 yang mengatur penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Namun dirasa masih belum efektif dan maksimal untuk menyelesaikan permasalahan tanah terlantar. Terbukti masih banyaknya kasus penelantaran tanah di wilayah Indonesia dan kalahnya Kementerian ATR/BPN dalam gugatan perkara tanah terlantar di PTUN, sehingga  sangat mendesak untuk dilakukan revisi terhadap PP 11/2010 beserta aturan pelaksanaannya.

Sementara itu, Sudaryanto mengatakan, semangat penertiban tanah terlantar tidak semata-mata hanya untuk mengambil tanah-tanah yang diterlantarkan, tetapi lebih menekankan agar tanah yang terindikasi terlantar tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh pemegang haknya.

Namun, menurutnya, jika setelah dilakukan penertiban sesuai prosedur tetap tidak dimanfaatkan dan ditelantarkan, maka sanksinya adalah ditetapkan sebagai tanah terlantar untuk dapat dimanfaatkan oleh Negara dan masyarakat melalui pendayagunaan tanah terlantar.

“Dengan Revisi PP 11/2010 diharapkan dapat dijadikan acuan yang lebih representative untuk menyelesaikan permasalahan tanah terlantar,” tegasnya.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda