sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

» » Ketua NCW : Pelaksanaan Redistribusi Tanah Perlu Pengawasan

C Herry SL
Jakarta, Larast Post – Pelaksanaan redistribusi tanah perlu pengawasan, agar tak dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang dapat merugikan negara.

Ketua Network for Corruption Watch (NCW) C Herry SL mengatakan, menjadi rawan terjadi penyimpangan pada pelaksanaan redistribusi tanah, salah satunya karena target yang terus melonjak setiap tahun. Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masih kekurangan sumber daya manusia.

Kondisi ini, lanjut C Herry SL, dapat mengakibatkan jajaran Kementerian ATR/BPN menjadi kurang teliti dalam melakukan pendataan penerima  redistribusi tanah. Terlebih ada target lain yang juga harus dicapai yakni Pedaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Bisa saja hal ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu sehingga redistribusi tanah menjadi tidak tepat sasaran. Sebab itu, kita perlu turut melakukan pengawasan,” kata C Herry SL, pada Sabtu (7/4/2018) di kantornya di bilangan Cipayung, Jakarta Timur.

Lebih lanjut C Herry SL mengatakan, Kementerian ATR/BPN perlu lebih mematangkan persiapan, terutama menyangkut data lokasi dan penerima redistribusi. “Harus dimatangkan terlebih dahulu lokasinya, bagaimana sarana dan prasarananya. Kalau tidak ada akses jalan yang memadai bagaimana nanti petani mendistribusikan hasil tani,” terangnya.

Kemudian, lanjut C Herry SL, penerima redistribusi juga harus dipastikan benar – benar petani. “Kalau bukan petani bisa saja penerima redistribusi tanah, setelah menerima tanah kemudian menjual ke perusahaan atau cukong,” ujarnya.

Menurut C Herry SL, untuk sementara redistribusi tanah dapat telebih dahulu memprioritaskan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah dikuasai petani. “Ada jutaaan bidang tanah di berbagai daerah yang telah digarap oleh petani yang selama ini menjadi pemicu konflik antara petani dan korporasi,” ujar C Herry SL.

Setelah tanah eks HGU habis terbagi kepada petani, kata C Herry SL, baru kemudian lahan lain, seperti misalnya, tanah kehutanan yang dibagikan. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Penataan Agraria Muhammad Ikhsan mengungkapkan, pihaknya telah merealisasi redistribusi sebanyak 262.189 bidang sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2018 ini, target meningkat menjadi 350.000 bidang. Kemudian tahun 2019 target akan menjadi 1,5 juta bidang. (sg, ram).





«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda