sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

Jadwal PD 2018

Update Hasil Pertandingan Piala Dunia 2018

Klasemen Piala Dunia 2018

» » Moeldoko: Jangan Bawa Perpres TKA ke Ranah Politis

Moeldodko saat coffe morning
Jakarta, Larast Post – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing (TKA), tidak dibawa ke ranah politis, yang bertujuan menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Moeldoko menegaskan, jika ada pelanggaran terhadap TKA di Indonesia, maka pemerintah dan aparat hukum pasti melakukan tindakan tegas. “Tak ada toleransi terhadap pelanggaran Tenaga Kerja Asing di Indonesia,” tegas Moeldoko dalam coffee morning dengan media, pada Jum’at (27/4/2018, di Bina Grha Kantor Staf Presiden, Jakarta.

Isu ini, kata Moeldoko, perlu ditanggapi dengan bijaksana dan dengan lebih kepada prinsip solusi. “Isu TKA ini isu sensitif. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa jadi isu SARA. Kita kedepankan solusi dan penegasan hukum,” paparnya.

Lebih lanjut Moeldoko mengatakan, Perpres No. 20 tahun 2018 TKA itu, diterbitkan dengan spirit menyeimbangkan antara kebutuhan investasi asing dengan pembukaan kesempatan untuk tenaga kerja dalam negeri.

Perpres 20/2018 mengatur penyederhanaan proses perizinan dan percepatan pelayanan dalam penggunaan tenaga asing. Namun hal tersebut diimbangi dengan pasal-pasal persyaratan yang dimaksudkan untuk mengedepankan penggunaan tenaga kerja domestik dan kepastian alih teknologi dan keahlian. 

Selain itu, lanjut Moeldoko, Perpres ini mempertegas berbagai sanksi atas bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan TKA.

Moeldoko menegaskan, Perpres No.20/2018 berisi 39 pasal, dengan  memaparkan secara teknis Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas, dan pengurusan perizinannya. Dijelaskan juga dalam Pasal 5 bahwa TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia/jabatan tertentu.

Dalam Pasal 30 juga diterangkan bahwa ‘Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap tahun kepada menteri. Pasal lain menegaskan pembinaan dan pengawasan TKA secara ketat, juga terkait, sanksi, pembiayaan dan ketentuan lain penggunaan TKA.

TKA Ilegal Bisa Terjadi
Terkait pernyataan Ombudsman RI yang menyebutkan, banyaknya TKA ilegal di Indonesia, Kepala Staf Kepresidenan menjawab bahwa keberadaan tenaga kerja ilegal dapat terjadi di negara manapun. “Yang penting adalah tindakan tegas terhadap pelanggaran itu,” tegasnya.

Moeldoko menekankan bahwa problematika TKA ilegal telah ia diskusikan langsung dengan pihak imigrasi bahwa perlu adanya ketegasan lebih dalam menangani penyalahgunaan TKA ilegal. “Saya sudah menelpon langsung Menaker dan Dirjen Imigrasi terkait hal ini,” katanya. (her, sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda