sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Lenis Kagoya: Ijin NSPK Solusi Pembalakan Liar di Papua

Lenis Kagoya foto bersama Perwakilan Kementerian Kehutanan dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua.

Kadis Kehutanan dan Konservasi Alam, Papua: Illegal Logging di Papua Rugikan Negara 100 miliar lebih Pertahun 
Jakarta, Larast Post - Pembalakan liar dan kebakaran hutan masih menjadi issue yang masih populer di negeri ini. Hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan. Pun begitu illegal logging masih menjadi permasalahan yang harus segera dicarikan solusi.

Untuk itu Presiden memerintahkan kepada Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya agar segera atasi kebakaran hutan di Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Begitupun permasalahan illegal logging masih marak terjadi di Provinsi Papua yang merugikan negara hingga 100 miliar pertahun.

Berdasarkan penegasan dari Presiden Joko Widodo menyebutkan agar menjaga perlindungan hutan adat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. "Saya sebagai staf khusus Presiden mendengar arahan bahwa Wilayah Kalimantan dan Jawa harus di jaga dari kebakaran hutan. Khusus untuk di Papua untuk mencegah penebangan liar dan sebagainya, saya bersama SKP wilayah Manta, Kabupaten Sarmi, Keron dan Kabupaten Jayapura," ucap Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya saat menggelar jumpa pers di Gedung Timur Kementerian Kemensesneg, Jl. Veteran III, Jakarta, Jumat (27/4).

Sebelumnya Lenns Kagoya menggelar pertemuan bersama Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Alam Papua, para Kepala Dinas Kehutanan se Kabupaten Papua (Kabupaten Manta, Sarmi, Keron dan Jayapura), Ketua DPRD Papua, Polda Papua dan Perwakilan Kementerian LHK membahas solusi permasalahan illegal Logging dan ijin NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) akses legal pemanfaatan hutan adat masyarakat Papua.

Lenis menyebut, Hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang direkomendasikan ada beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan pemerintah Pusat. "Agar aspirasi masyarakat Papua dapat terpenuhi, pertama mengenai ijin NSPK tentang pemanfaatan hasil hutan oleh hukum adat harus segera direalisasikan," tegas Lenis. 

Kedua, lanjut Lenis, masyarakat Papua harus dibentuk koperasi melalui persetujuan masyarakat adat. Poin ketiga penertiban lahan dari pembalakan liar dengan membentuk Satgas masing masing areal atau hukum adat. "Poin keempat membentuk industri kreatif di masing masing Kabupaten tersebut. Industri kreatif itu pemanfaatan hasil hutan kayu agar masyarakat mendapatkan penghasilan besar," ungkap Lenis. 

Sementara Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Alam Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan, issue pembalakan liar masih terjadi di Papua. "Tidak dipungkiri masih beredarnya peredaran kayu tanpa ijin yang dilakukan oleh oknum oknum tertentu," ucap Jan Jap pada kesempatan yang sama.

Untuk itu, Jan Jap melanjutkan, perlu adanya kerjasama semua steak holder baik pemerintah, masyarakat juga pihak Polda Papua. "Sehingga kita dapat atasi (permasalahan) itu, karena sangat merugikan masyarakat dan negara," kata Jan Jap.

Terkait dengan adanya peredaran kayu (ilegal), Jan Jap menyebutkan, salah satu solusi terbaik adalah penguatan masyarakat adat, dengan memberian akses legal kepada masyarakat setempat dengan memiliki ijin tersebut masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan kayu untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Namun saat bersamaan, Jan Jap berharap, untuk mencegah oknum oknum yang memanfaatkan masyarakat demi kepentingan pribadi. Artinya masyarakat turut andil dalam melindungi hasil hutan kayu, karena masyarakat merasa hasil hutan tersebut dapat memberikan kehidupan lebih baik kepada masyarakat.

"Oleh karena itu perlu sekali didorong adanya peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang NSPK sehingga memberikan ruang kelola dan akses legal kepada masyarakat adat," imbuh Jan.

Terkait dengan pemberian ruang kepada masyarakat melalui koperasi koperasi masyarakat adat, masyarakat adat perlu dibantu dengan adanya industri - industri Kayu masyarakat yang terdekat. "Sebagai upaya mereka bisa cepat melakukan produksi mereka dan diolah sehingga lebih cepat untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan mereka," ucapnya lagi.

Terkait ijin NSPK sudah diajukan sebagai tindak lanjut otonomi khusus Papua (Peraturan Daerah khusus Nomor 21 tahun 2008 tentang pengelolaan hutan berkelanjutan). Telah diajukan pemerintah Provinsi Papua kepada KLHK.

"Sehingga dengan adanya NSPK peraturan yang ditandatangani Menteri KLHK ini akan memberikan akses kepada masyarakat adat. Sehingga mereka dapat mengelola areal koperasi yang diberikan masyarakat adat ini yang perlakuannya sesuai dengan tata usaha kayu yang berlaku konvesional seperti IUPHK. tetapi untuk masyarakat yang luasnya lebih kecil dengan kemampuan mereka," imbuh Jan lagi.

Posisi rancangan NSPK tersebut saat ini berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Apabila NSPK tersebut telah dibuat otomatis Perdasus Papua dapat diimplementasikan. Dan dapat menjadi payung hukum penting dan efektif memelihara, mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara adil dan lestari serta berkelanjutan di Papua,' pungkasnya.(her, sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda