sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

» » Tingkatkan Kinerja, Polda Jatim Gelar Pembekalan Penyidik Soal TPPU

Kombes Pol Agus Santoso bersama Yenti Ganarsih.

Surabaya, Larast Post - Kapasitas kinerja penyidik yang dimiliki Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur terkait pengungkapan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPPU) diakui masih kurang.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim, Kombes Pol Agus Santoso kepada sejumlah awak media usai acara pembekalan penyidik tentang TPPU jajaran polda di hotel Whyndam, Senin (9/4).

"Kapasitas kinerja kita untuk jajaran Polda Jatim terkait upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang selama ini dirasa kurang, dengan adanya pembekalan ini diharapkan penyidik lebih memahami (kasus tersebut)," ujarnya.

Dalam pembekalan, pihaknya turut menghadirkan pakar hukum TPPU DR Yenti Ganarsih SH MH, agar memberikan pemahaman-pemahaman kepada penyidik reskrim jajaran Polda Jatim. Sehingga bisa diaplikasikan saat melaksanakan tugas.

Dalam kesempatan yang sama, Yenti Ganarsih mengakui bahwa banyaknya kesulitan dalam penegakkan hukum TPPU. Tidak hanya dihadapi kepolisian namun hal tersebut juga dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kesulitan tersebut akibat penegak hukum lebih memprioritaskan kejahatan asal daripada TPPU, "Ini sulit karena penegak hukum itu (menangani) kejahatan asal dulu baru TPPU nya. Dan ini juga terjadi di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) soal KTP-el nya kan, korupsinya dulu baru TPPU nya. Ini salah," terang Yenti.

Kerugian lain jika kasus TPPU tidak menjadi prioritas penanganan, dikatakan Yenti, uang hasil korupsi jejaknya semakin hilang sehingga menyulitkan pengungkapan.

Yenti pun menghimbau agar penegak hukum mulai menerapkan aturan hukum TPPU terhadap tersangka dengan berbagai kasus seputar kejahatan keuangan, termasuk kasus korupsi.

Sinergitas antara kepolisian dengan kejaksaan menurutnya juga sangat diperlukan supaya uang negara maupun korban hasil kejahatan bisa segera ditemukan.

"Penegak hukum tidak boleh enggan, wah nanti sulit. Tidak ini dua kejahatan sekaligus, didakwa sekaligus. Kita juga minta jaksa agar berani tampil di pengadilan untuk dua sekaligus," lanjutnya.

Untuk kasus korupsi, Yenti meminta penegak hukum tidak hanya menjerat pelaku. Melainkan juga kepada penerima hasil korupsi karena penerima juga melanggar undang-undang TPPU.

"Bagi penerima korupsi itu adalah pelaku pencucian uang, dan pada mereka lah uang itu ada. Kita ingin kan ini juga untuk KPK, KPK harusnya begitu, kasus KTP-el dari awal sudah seharusnya ada kasus TPPU nya saya rasa," kata Yenti.

Ia juga sempat membandingkan kinerja antara kepolisian dan KPK dalam hal pemberantasan kasus TPPU, menurutnya kepolisian lebih baik bila dibandingkan dengan KPK.

"Saat ini kinerja kepolisian jauh lebih baik bila dibandingkan dengan KPK, tapi ini perlu didorong dengan memberikan pembekalan-pembekalan serta pemahaman soal ini," pungkasnya.(Muji)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda