sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Olah Raga

Seni Budaya dan Hiburan

Pendidikan

Wisata

Selebrity

» » DKP Jatim Sosialisasikan Perda No. 1 Tahun 2018 Tentang RZWP3K

Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Pesisir 
Dialog Sosialisasi Perda oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, Larast Post - Usai digodok Dewan Pewakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) selanjutnya disosialisasikan ke seluruh perangkat daerah di seluruh Jawa Timur.

Sosialisasi Perda tersebut dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (24/4) lalu. Yang dihadiri sebagian besar kepala dan sekretaris DKP kabupaten/kota se-Jawa Timur, perwakilan dinas terkait serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Acara itu dibuka Ir Asmuri Syarif MM selaku Sekretaris DKP Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Asmuri menyampaikan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Jawa Timur merupakan suatu wilayah yang strategis untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

"(Di wilayah tersebut) dapat dikembangkan sejumlah kegiatan strategis, industri, rekreasi, transportasi, pelabuhan, bisnis, jasa, lingkungan, pertambangan dan masih banyak lagi yang dapat menghasilkan ekonomi yang tinggi," papar Asmuri.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan kegiatan mulai terasa saat ditetapkan Perda nomor 1 tahun 2018 ini. Hal itu dapat diketahui dari jumlah pengajuan dan rekomendasi izin kegiatan yang akan dilakukan sejumlah pihak di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Jawa Timur oleh DKP Provinsi Jawa Timur.

"Sampai dengan hari ini, sejak ditetapkan Perda nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP3K ini. Kita sudah mengeluarkan rekomendasi izin sebanyak 32 izin. Yang 23 itu untuk kegiatan budidaya, yang 9 itu untuk pertambangan pasir besi," lanjut Asmuri.

Padahal, Perda tersebut baru efektif berjalan sekitar empat bulan sejak disahkan DPRD Provinsi Jawa Timur.

Asmuri menegaskan, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil memang dikenal strategis sejak dulu. Ia pun mengajak berbagai pihak terutama Pemerintah Kabupaten atau Kota agar memanfaatkan ruang laut yang ada di wilayahnya karena selama ini ia memandang belum banyak pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi.

Tapi pihaknya menyadari, hal tersebut mungkin akibat dari belum adanya landasan hukum melakukan kegiatan di wilayah pesisir.

"Boleh perorangan, boleh korporasi, boleh pemerintah daerah asal sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang sudah disepakati dalam Perda nomor 1 tahun 2018 ini," katanya.

Pada kesempatan itu, mantan Kepala Bidang Tangkap DKP Provinsi Jawa Timur ini mengutip kalimat yang pernah disampaikan Presiden ketujuh Ir Joko Widodo yang berbunyi, kita sudah lama memunggungi laut, memunggungi teluk, dan memunggungi samudera. Padahal, masa depan kita ada di sana.

"Pada kesempatan lain, beliau juga menyampaikan bahwa kekayaan maritim akan kami gunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," lanjutnya.

Pemanfaatan Pengelolahan Ruang Laut

Pernyataan Presiden Joko Widodo menurut Asmuri adalah secara tidak langsung menggambarkan bahwa potensi pemanfaatan pengelolahan ruang laut masih memberi harapan besar yang tersimpan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal itulah salah satu yang menjadi dasar keputusan Pemerintah Jawa Timur betapa perlunya membuat aturan dan landasan hukum pemanfaatan kawasan tersebut yang dipedomani sebagai Perda nomor 1 tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Jawa Timur.

Asmuri bercerita awalnya banyak pihak yang menduga bahwa Perda tersebut adalah aturan yang memberi kelonggaran izin dilakukan reklamasi.

"Sehingga banyak masyarakat yang terlanjur melakukan kegiatan-kegiatan reklamasi pesisir, bahkan banyak yang sudah mendirikan bangunan-bangunan," tambahnya.

Padahal, dalam Perda diatur kegiatan-kegiatan tertentu dan hanya pada beberapa tempat di Jawa Timur saja yang bisa diberikan rekomendasi untuk reklamasi. Sehingga ia meminta Pemerintah Daerah memahami aturan yang ada lebih dulu sebelum mengeluarkan kebijakan melakukan reklamasi.

"Dalam Perda disebut hanya tiga titik yang bisa dilakukan reklamasi. Yaitu ada di Tuban, Gresik dan pesisir untuk pelebaran bandara Juanda. Selain itu mohon maaf, kami tidak akan mengeluarkan rekomendasi," tegas Asmuri.

Ia menambahkan, aturan dalam Perda bisa direvisi lima tahun kedepan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat pada masa itu.

Rencana zonasi adalah implikasi spasial atau keruangan untuk kebijakan-kebijakan strategis rencana kebutuhan manusia akan sumber daya alam termasuk dari laut semakin meningkat. Disisi lain, sumber daya laut dinilai tidak dapat mengejar kebutuhan tersebut. Laut dianggap sebagai kebutuhan bersama atau open acces sehingga banyak pihak yang ingin mengambil manfaat sebesar-besarnya dari laut.

Anggapan itu dijelaskan Asmuri berakibat pada upaya pemanfaatan hasil laut secara berlebihan seperti over fishing.

"Sejalan dengan itu, RZWP3K merupakan rencana yang menentukan arah pembangunan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak serta kegiatan yang hanya boleh dilakukan setelah memperoleh izin di pesisir dan pulau-pulau kecil," imbuh Asmuri.

RZWP3K nanti akan memberi keuntungan ekonomi dalam memfasilitasi akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memberikan akses yang lebih besar dan kepastian hukum disektor swasta dalam berinvestasi. Keuntungan lain RZWP3K disebutnya juga dapat membantu menyelesaikan konflik pemanfaatan sumber daya yang bertabrakan secara rasional dan objektif.

Juga memberi dasar dalam mengambil kebijakan pemanfaatan sumber daya, mengakomodir kepentingan nasional seperti pembuatan energi alternatif terbarukan, transportasi laut, pembangunan ekonomi, energi dan jasa lingkungan, peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian lingkungan, pertambangan, perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pertahanan dan keamanan.

Untuk diketahui, Perda nomor 1 tahun 2018 ini terdiri dari 18 BAB dan 100 pasal, mengatur rencana alokasi ruang WP3K meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis dan alur laut. Sedangkan terkait kawasan pemanfaatan umum dibagi atas 8 zona meliputi zona pariwisata, zona pelabuhan, zona perikanan tangkap, zona perikanan budidaya, zona industri, zona pertambangan, zona energi dan zona bandar udara.

Di dalamnya juga memuat soal mitigasi bencana yang diatur ke dalam Bab VIII, terdiri atas pengelolahan risiko bencana dan perubahan iklim.

Yang menjadi banyak sorotan publik yakni soal reklamasi yang dijabarkan dalam Bab X terutama pasal 78. Lokasi reklamasi yang diperbolehkan dalam pasal ini yakni sub zona WKOPP, zona industri dan zona bandar udara.(Muji)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda