sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Pendidikan

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » DPN APPI Lantik Pengurus DPC Bogor Raya

Pengurus DPN dan DPC APPI foto bersama 

Bogor, Larast Post - DPN Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPC APPI Bogor Raya, di Hotel M-One Bogor, Jembatan Hitam, Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jaw Barat, Selasa (15/5/2018).

Dengan pengukuhan tersebut, DPC APPI Bogor Raya  diharapkan menjadi organisasi pengawal dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun swasta.

Banyaknya permasalahan teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa yang terjadi selama ini, diakui APPI,  yang membuat organisasi ini ingin sekali memfasilitasi hal tersebut agar tidak terjadi lagi.

“Terkait dengan berita di salah satu media tentang adanya pengerebekan yang dilakukan oleh Polda Jabar diruangan ULP Kabupaten Bogor tempo hari, saya merasa ini sangat bertentangan dengan Perpress No.16 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Barang dan Jasa," kata Sabela Gayo yang merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI).

Menurut Gayo, seandainya ada pengaduan dari masyarakat terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada pihak kepolisian, maka kepolisian harus mengembalikan kembali kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

"Jadi memang harus diselesaikan dahulu melalui APIP, ketika nantinya ternyata ada unsur korupsi atau pun penyimpangan lainnya, barulah masyarakat melaporkan kepada penegak hukum,” ujar Gayo.

Gayo sangat khawatir, insiden penggrebekan tersebut bisa membuat stakeholder enggan dan takut untuk melakukan kegiatan. “Dengan adanya berita pengerebekan ini, justru akan semakin membuat para stakeholder enggan melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa karena khawatir sekaligus takut diindikasikan sebagai tindak korupsi ketika sedang melakukan proses pengadaan barang dan jasa tersebut.” tambah Sabelo Gayo.

Ketua DPC APPI Bogor Raya, Mohammad Adzan siap menggandeng seluruh pihak terkait, baik itu pemerintah maupun swasta. Tujuannya agar beberapa permasalahan teknis yang menjadi kendala tidak terjadi lagi.

“Tidak tertutup kemungkinan kami bermitra dengan pemerintah, dengan tujuan agar penyelenggaraan pengadaan dan jasa lebih tertib lagi, kita tidak ingin mendengar lagi istilah bahwa penyelenggaraan ini sudah di kondisikan pada Asosiasi yang terhebat, lebih besar dan lebih kuat atau mungkin ‘paket’ ini sudah menjadi pesanan pejabat politik tertentu.” ujar Adzan.

"Hal tersebut sudah tidak boleh lagi terjadi, dikarenakan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa adalah pesta milik rakyat yang memang persyaratannya harus dilengkapi dengan atribut perusahaan yang dengan kata lain mengandung arti kalau ingin pekerjaannya maka harus ada perusahaannya, bagaimana mau dapat paket kalau perusahaan saja gak punya,” pungkasnya

Bahkan profesi pengacara, pengadaan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu para pencari keadilan di sektor Pengadaan Barang/Jasa menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi. (david)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda