sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Megapolitan

Polkam

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Olah Raga

Seni Budaya dan Hiburan

Pendidikan

Wisata

Selebrity

» » DPRD Kota Depok Rapat Paripurna Sampikan Rencana Kerja AKD

Gedung DPRD Kota Depok.

Depok, Larast Post - DPRD Kota Depok menggelar rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Kedua priode tahun 2017-2018 di ruang rapat Gedung Aula DPRD Kota Depok. Rapat penyampaian rencana kerja dari masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kota Depok, H.M. Supariyono, Amd. Ak.

Pimpinan Rapat dalam sambutannya menyampaikan, bahwa rapat paripurna ini dari masing-masing AKD baik Komisi maupun Badan, menyampaikan rencana kerjanya selama masa sidang kedua tersebut.

”Berbagai kegiatan akan dilaksanakan dengan semangat yang tinggi dalam rangka pembenahan di semua sektor guna meningkatkan pengawasan dan melaksanakan program kerja yang sudah diagendakan,” kata Supariyono di sela-sela memimpin rapat.

Adapun program kerja dari masing-masing AKD yakni, Komisi A yang membidangi masalah Pemerintahan disampaikan oleh Hj. Siti Sutinah, anggota Komisi A dari Fraksi PDIP mengucapkan selamat memasuki Tahun Baru 2018.

“Mari kita tingkatkan kualitas kehidupan dengan berbuat dan bekerja dengan baik, untuk kemajuan dan kesejahteraan, pribadi, keluarga dan masyarakat,” ajak siti, di penyampaian rencana kerja sidang kedua.

Lebih lanjut Siti memaparkan, bahwa Komisi A akan melanjutkan beberapa Agenda kegiatan yang belum terselesaikan pada masa sidang kedua ini, antara lain pengawasan terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta evaluasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan, memfasilitasi penyelesian masalah aset Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum), persiapan pelaksanaan Pemilu bersama KPUD, Panwas, Kesbangpol, dan Disdukcapil, pengawasan Asing, pengawasan Penegakan Perda tentang perijinan, penerapan tentang garis Sempadan Situ (GSS) dan Sungai, serta mendorong terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Depok.

Di kesempatan lain, Komisi B yang membidangi masalah perekonomian dan Keuangan Daerah dalam penyampaian rencana kerjanya oleh wakil Ketua Komisi B Rienova Serry Donie, S.Sos., dari Fraksi Gerindra mengatakan, Potensi Ekonomi lokal harus di eksploitasi secara baik dan tepat sasaran oleh Pemerintah Kota Depok, dan juga peran serta masyarakat harus lebih di berdayakan secara efektif dan diberikan informasi yang seluas-luasnya terutama terkait Pajak Daerah. Apabila peran ini dapat dijalankan dengan baik, maka akan memberikan pengaruh yang luar biasa untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga dapat menumbuhkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Depok.

“Salah satu potensi pajak yang meningkatkan sumber PAD adalah Pajak Pakir, selama ini Komisi B menevaluasi dan menganalisa, sepertinya Pajak parkir masih belum optimal karena banyak lahan parkir yang dikelola Dishub masih belum tertib dan teratur, untuk itu Komisi B akan selalu mendorong upaya Pemkot agar lahan parkir yang ada bisa dikerjasamakan dengan Pihak ketiga secara Profesional, untuk meningkatkan PAD melalui pajak parkir tersebut,” ujarnya.

Kesempatan lain, Komisi C yang membidangi Pembangunan, disampaikan oleh Veronica Wiwin Widarini, SE, dari Fraksi PDIP mengatakan, rencana Komisi C pada sidang kedua, fokus pada beberapa kegiatan penting dan segera malakukan rapat kerja dengan OPD terkait. Sebagai leading sector Komisi C, yaitu Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dinas Perhubungan.

“Hal ini dilakukan dalam rangka untuk membahas dan mendorong OPD tersebut agar melakukan percepatan pembangunan sesuai APBD yang telah ditetapkan, karena dilihat dari kondisi yang ada saat ini pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan selalu dilaksanakan pada akhir tahun, terkesan tidak direncanakan dengan baik sehingga pekerjaan dilapangan terburu-buru hingga dapat mengakibatkan kualitas pekerjaan juga kurang baik dan terjadi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun,” ungkap Veronica, Komisi C.

Veronica menambahkan, kebijakan pemberlakuan sistim satu arah (SSA) semestinya pihak Dinas Perhubungan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan warga dan pedagang yang terkena dampak dari kebijakan tersebut untuk mencari solusi terbaik, dan selain itu Komisi C juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mempercepat pembangunan Tol Dasari, Cijago dan akan membuat pelebaran jalan-jalan Alternatif lainnya, hal ini guna mengurai kemacetan di wilayah Kota Depok yang semakin macet terutama menjelang hari libur sabtu dan minggu.

Di kesempatan lain, penyampaian rencana kerja Komisi D yang membidangi Kesejahteraan Rakyat disampaikan oleh Lahnuddin Abdullah,S.Kom, Anggota Komisi D dari Fraksi PAN menjelaskan, bahwa Komisi D akan melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap OPD terkait sebagai mitra kerjanya yaitu bidang Pendidikan dan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Depok.

Setelah disyahkannya Perda tentang budaya gemar membaca, Komisi D akan mengundang Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk membahas langkah-langkah intensifikasi gerakan gemar membaca di Kota Depok, baik strateginya maupun bentuk yang ditetapkan apakah melalui Pemerintah, mayarakat atau keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik.

Selain itu disampaikannya bahwa pelayanan RSUD perlu ditingkatkan lagi kedepannya, karena RSUD Depok saat ini sudah menjadi kebutuhan Primer masyarakat Kota Depok, dan juga Rumah Sakit Swasta agar ditambah lagi kerjasamanya dengan BPJS. Komisi D juga akan melakukan Rapat Kerja Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja serta para Pengusaha dalam membuat Program, agar para siswa yang sudah lulus SMA dan SMK yang Putus Sekolah bisa melanjutkan Pendidikannya agar bisa bekerja di wilayah Depok dan bisa bersosialisasi melakukan bursa kerja sampai ke level kelurahan. Program Komisi D juga memberikan kemudahan perijinan kepada para investor untuk membuka usahanya di Depok, dengan demikian dapat merekrut tenaga kerja khususnya warga Depok. 

Adapun penyelenggaraan pelayanan Kesehatan pada Gedung Baru RSUD Depok, setelah melakukan rapat evaluasi dan berkoordinasi dengan RSUD Depok pada Desember 2017 lalu, maka Komisi D akan memanggil Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok untuk meminta keterangan tentang kesiapan Gedung Baru RSUD tersebut agar segera dapat dioperasionalkan penggunannya, Komisi D juga berencana akan turun melihat langsung kondisi Gedung baru RSUD tersebut.

RSUD Depok pada Desember 2017 lalu, maka Komisi D akan memanggil Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok untuk meminta keterangan tentang kesiapan Gedung Baru RSUD tersebut agar segera dapat dioperasionalkan penggunaannya, Komisi D juga berencana akan turun melihat langsung kondisi Gedung Baru RSUD tersebut. (david)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda