sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Megapolitan

Polkam

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Olah Raga

Seni Budaya dan Hiburan

Pendidikan

Wisata

Selebrity

» » Kantah Depok Optimis Capai Target PTSL

Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Sutanto.
Depok, Larast Post - Kantor Pertanahan Kota Depok gencar melaksanakan  program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target sebanyak tiga puluih ribu bidang.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Sutanto mengungkapkan, pihaknya pada tahun 2018 ini mendapat target PTSL sebanyak 30 ribu bidang, untuk dilaksanakan di 7 kecamatan.

“Kami berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan target sesuai jadwal yang ditentukan, dan saat ini di sejumlah kelurahan yang mendapat program PTSL telah dilaksanakan proses pengukuran,” ujar Sutanto kepada Larast Post, pada Jumat (4/5/2018) di ruang kerjanya.

Adapun kelurahan yang mendapat program PTSL meliputi Kelurahan Curug, Bojongsari, Bojongsari baru, Pondok Jaya, Serua, Petir, Cinangka, Kedaung, Cinere, Gandul, Pangkalan Jati, Pangkalan Jati Baru, Grogol, Sukamaju Baru, Cilangkap, Cimpaeun, Tapos, Duren Mekar dan Duren Seribu. 
“Kelurahan tersebut merupakan bagian wilayah tujuh kecamatan di Kota Depok yang mendapat program PTSL,” terang Sutanto.

Sutanto menyebutkan, pelaksanaan program PTSL tidak hanya menjadi tanggung-jawab kantor pertanahan, karena harus melibatkan pihak terkait seperti kelurahan, terutama menyangkut syarat administrasi bukti pemilikan tanah. “Sebab itu kami mengajak pihak kelurahan untuk turut mensukseskan pelaksanaan program PTSL,” ucapnya.

Sebelumnya, lanjut Sutanto, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi program PTSL kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya di sejumlah kelurahan, sehingga diharapkan masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya melalui PTSL dapat lebih mengerti dan dapat menyiapkan persyaratan secara lengkap.

Disebutkan, pemohon dibebaskan dari seluruh biaya opersional program PTSL, seperti biaya pengukuran, panitia dan blanko sertipikat, karena telah dibiayai oleh Negara. 
Namun untuk biaya pemasangan patok, biaya materai, akomodasi petugas kelurahan ke lokasi dan biaya pengurusan administrasi pendukung di kelurahan, tidak ditanggung oleh negara. “Untuk biaya tersebut menjadi tanggung-jawab pemohon,” jelasnya. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda