sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Pendidikan

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » MA Tolak Kasasi Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta

H. Muhammad Tinggul (kiri), dan Cak Herry SL, Ketua Umum NCW (kanan), yang memantau jalannya perkara sejak awal. (foto Larast Post (10/05).

Jakarta, Larast Post - H Muhammad Tinggul kembali menang lawan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) tolak kasasi yang diajukan Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.

Seperti dikutip dari portal MA, www.mahkamahagung.go.id, Majelis hakim pada tingkat kasasi, yang terdiri dari Dr. Yosran, SH, M.Hum, Is Sudaryono, SH, MH,  dan Dr. Irfan Fachruddin, SH, CN, dalam amar putusannya, tolak kasasi yang diajukan pemohon Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dengan Termohon H Muhammad Tinggul.

Disebutkan perkara TUN dengan No Register 191 K/TUN/2018 itu, putus pada Rabu (2/5/2018) dengan amar putusan Tolak Kasasi.

Sebelumnya, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) DKI Jakarta Nomor: 216/B/2017/PT.TUN. JKT menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor : 298/G. TUN/2016/PTUN. JKT. Perkara Tata Usaha Negara antara Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Tergugat/Pembanding melawan HM. Tinggul Penggugat/Terbanding.

Majelis Hakim yang terdiri dari Ketua Majelis H Sugiya, SH, MH, Hakim Anggota  Sastro Sinuraya, SH dan Ketut Rasmen Suta, SH, dalam putusan Nomor : 216/B/2017/PT.TUN. JKT menyebutkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar.

“Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di Tingkat Banding,” ujar Ketua Majelis.

Ketua Majelis menegaskan, pada intinya bahwa kekeliruan tentang tahun permohonan dalam penerbitan sertipikat yang menjadi objek gugatan akan tetapi tetap diproses dan diterbitkan sertipikat adalah dilakukan oleh jajaran Tergugat/Pembanding, sehingga tidak boleh dibatalkan, karena hal itu adalah perbuatan yang tidak menjaga kepastian hukum dalam pendaftaran tanah.

Selanjutnya, setelah membaca beberapa pertibangan Majelis Hakim mengadili; Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 298/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 18 Mei 2017, yang dimohonkan banding; Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda