sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

» » Pemerintah Indonesia-Australia Promosikan PKPPS bagi Lansia


Jakarta, Larast Post – Pakar bidang perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia (lansia) dari Indonesia dan mancanegara berkumpul di Hotel Borobudur Jakarta, untuk membahas tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi lansia sekaligus mengambil pelajaran bagaimana negara lain berhasil menyediakan perlindungan sosial untuk mengatasi berkembangnya penduduk lansia. 

Perlindungan sosial seperti bantuan sosial bagi lansia yang mulai banyak dilakukan di berbagai negara menjadi kebijakan yang penting untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di negara-negara tersebut. 

Keberadaan program bantuan sosial bagi lansia di negara lain memungkinkan para lansia untuk melibatkan diri pada suatu perkerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka, dan meningkatkan martabat serta kemandirian ekonomi lansia itu sendiri.

Di Indonesia, perlindungan sosial bagi lansia masih sangat terbatas. Saat ini hanya pegawai negeri sipil dan tenaga kerja sektor formal yang menerima pensiun. Sementara itu mayoritas lansia terutama yang berpenghasilan di sektor informal, yang tinggal sendiri, atau miskin masih rentan tidak memiliki perlindungan hari tua. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pembelajaran mancanegara dalam memberikan perlidungan sosial bagi lansia yang disampaikan dalam konferensi ini akan sangat berguna bagi Indonesia. 

“Proses pengembangan dan perbaikan program perlindungan sosial dan kebijakan yang menjangkau penduduk yang rentan seperti lansia merupakan hal yang sangat penting," ungkapnya seperti dalam rilis Unit Komunikasi Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 

"Saat ini sekitar 76 persen lansia yang berada pada tingkat kesejahteraan sosial ekonomi 40 persen terbawah telah memiliki akses terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (Penerima Bantuan Iuran/PBI-JKN) dan menurut data BPS tahun 2017 sekitar 43 persen rumah tangga lansia telah mendapat bantuan program Raskin atau Rastra,” ungkap Suahasil. 

“Kita bisa belajar dan menggunakan berbagai fakta dan pengalaman negara lain yang diketengahkan dalam acara ini.  Tentunya hal tersebut perlu kita sesuaikan dengan keadaan di Indonesia untuk memulai pengembangan kebijakan dan program perlindungan sosial yang ditujukan bagi penduduk lansia,” tuturnya. 

Lansia sangat rentan untuk jatuh dalam kemiskinan. Kemungkinan untuk mengalami disabilitas akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia sehingga mengurangi kemampuan individu untuk bekerja. Lebih dari separuh penduduk Indonesia yang berusia di atas 65 tahun mengalami disabilitas atau keterbatasan fisik.  Namun, karena tidak adanya jaminan pendapatan di usia tua, mereka harus tetap melakukan pekerjaan untuk menunjang hidup mereka.

Bagi Indonesia, masalah akan bertambah sejalan dengan meningkatnya penduduk lansia. Sekitar 6 persen penduduk Indonesia akan mencapai usia 65 tahun atau lebih pada 2020. Angka ini akan naik menjadi 8 persen pada 2030 dan 14 persen pada 2050. Selanjutnya, tingkat kemiskinan tertinggi banyak ditemukan pada kelompok penduduk lansia dimana 1 dari 5 lansia hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dan perempuan terutama janda merasakan dampak kemiskinan lebih besar dari pada lansia laki-laki.  

Pada umumnya lansia tinggal bersama anak mereka, namun 80 persen dari penduduk yang berusia 65 tahun ke atas tinggal dalam rumah tangga dengan pendapatan kurang dari 50 ribu rupiah per hari, bahkan 14 persen penduduk lansia perempuan tinggal sendiri. 

Keadaan ini menimbulkan beban keuangan yang cukup besar bagi rumah tangga dan lansia yang tinggal sendiri. Sejalan dengan semakin menuanya penduduk Indonesia, investasi untuk penyelenggaraan program perlindungan sosial bagi lansia semakin dibutuhkan dan harus segera dimulai.

Pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia di Jakarta Fleur Davies menyatakan dukungannya atas penyelenggaraan konferensi internasional ini. “Kami sangat senang dapat mendukung Indonesia untuk berbagi pengetahuan dan belajar dari pengalaman negara-negara lain mengenai bagaimana kebijakan dan program perlindungan sosial semakin mampu menanggapi kebutuhan seluruh masyarakat terutama penduduk lansia,” terangnya.

Konferensi yang berlangsung sehari ini diselenggarakan atas kerja sama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri Australia (DFAT).  

Selain para pakar, konferensi juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Afrika Selatan dan Thailand, serta pejabat kementerian/lembaga terkait dan organisasi non pemerintah di Indonesia. (wan

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda