sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

» » Pemerintah Pertahankan Cuti Bersama Lebaran Sesuai Hasil Revisi

Menko PMK Puan Maharani mengumumkan keputusan tentang cuti bersama Idul Fitri 1439H/2018 M
Jakarta, Larast Post – Pemerintah mempertahankan penambahan cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah atau 2018 Masehi, sebagaimana revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018, yang diumumkan pada 18 April 2018 lalu.

Pemerintah mengambil keputusan ini, setelah mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan sejumlah kalangan, termasuk dari asosiasi dunia usaha.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan,  pemerintah mempertimbangkan cuti bersama akan memberi waktu yang cukup bagi masyarakat dalam bersilaturahmi bersama keluarga yang berada di luar kota. “Pemerintah juga dapat melakukan rekayasa lalu lintas sehingga memberikan kenyamanan dalam perjalanan mudik,” kata Puan, pada Senin (7/5/2018) pagi, di kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Menko bidang PMK menyampaikan keputusan itu, didampingi Menaker Hanif Dhakiri, Menhub Budi K. Sumadi, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Bank Indonesia, OJK, POLRI serta 13 perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya.

Secara keseluruhan pada libur Lebaran 2018 ini, ada 11 hari libur yang terdiri dua hari libur reguler (Sabtu dan Minggu, 9 dan 10 Juni), dua hari libur Idul Fitri 1439H yaitu 15 dan 16 Juni, serta 7 hari cuti bersama yaitu pada 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018.

Pelayanan Tetap Buka
Lebih lanjut Menko PMK Puan Maharani mengemukakan, pemerintah menjamin pelayanan kepada masyarakat, yang mencakup kepentingan masyarakat luas tetap berjalan seperti biasa, seperti rumah sakit, telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan & ketertiban, perbankan, Imigrasi, Bea Cukai, perhubungan dan lainnya.

Disebutkan, setiap Kementerian/Lembaga akan menugaskan pegawai yang tetap bekerja untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Puan menjelaskan, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tetap bekerja untuk melayani masyarakat pada saat cuti bersama, dapat mengambil cuti pada waktu lain, tanpa mengurangi hak cuti tahunannya.

Mengenai transaksi Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, Menko PMK mengungkapkan, akan dibuka pada Rabu (20/6/2018). Sedangkan ketentuan pelayanan perbankan akan diatur oleh Bank Indonesia.

Sementara cuti bersama di sektor swasta, lanjut Menko PMK, merupakan bagian dari cuti tahunan pekerja/buruh yang bersifat fakultatif, sehingga pelaksanaannya dilakukan atas kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan. 

Puan menegaskan, ketentuan lebih lanjut soal cuti bersama di sektor swasta akan ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Kementerian  Perhubungan, lanjut Puan, akan mengatur semua stakeholder pelabuhan agar dapat  bekerja dan melayani kegiatan pelabuhan selama masa cuti bersama Idul Fitri.

Untuk itu, tegas Puan, 4 (empat) Menko, yaitu Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, dan Menko Kemaritiman,  akan mengeluarkan surat instruksi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk melaksanakan Penugasan Pelayanan Publik dan Pengaturan Pegawai di K/L terkait. “Setiap Kementerian dan Lembaga akan menindaklanjuti pengaturan hal tersebut, dengan menetapkan Instruksi dan atau Surat Edaran,” tegas Puan.

Dengan penjelasan ini, lanjut Puan, diharapkan pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri 1439 H dapat berjalan dengan baik, masyarakat dapat memperoleh kenyamanan saat mudik, dan usaha tetap kondusif. (her, sg)




«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda