sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Pengacara Laporkan Dirut PT. Bakrie Metal Industries

Bakrie Tower 
Jakarta, Larast Post - PT. Adiperkasa Terminal Dinamika, melalui kuasa hukumnya, melaporkan Direktur Utama PT. Bakrie Metal Industries, R Atok Hendrayanto, ke Polda Metro Jaya, atas perkara Penipuan dan atau Penggelapan (Pasal 378/372 KUHP).

Dalam Tanda Bukti Lapor No. TBL/2691/V/2018/PMJ/Dit. Reskrimum, tertanggal 17 Mei 2018 itu disebutkan, perkara penipuan atau penggelapan terjadi sekitar 10 Nopember 2017, dan telah menimbulkan kerugian pada korban PT. Adiperkasa Terminal Dinamika, uang senilai Rp 6.497.840.000.

Kuasa Hukum Pelapor, advokat dari WIRA YUSTITIA LAW OFFICE, Susi Marlinda Manurung, SH mengungkapkan, perkara ini berawal dari, perjanjian kerjasama tertanggal 6 Juni 2016, antara  PT. Bakrie Metal  Industries (Terlapor) dengan PT. Adiperkasa Terminal Dinamika (Pelapor), dimana Terlapor bertindak sebagai Kontraktor untuk melakukan pembangunan Jembatan  Overpass di  Kecamatan  Kintap, Kabupaten Tanah  Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan  Kontrak EPC (Engineering Procurement Construction)  Proyek Jembatan  Overpass Nomor: 031/BMI-ATD/LEG/VI/2016,  tertanggal  06 Juni 2016 ("Kontrak EPC") dan Amandemen Pertama Kontrak EPC (Engineering   Procurement Construction) Proyek Jembatan Overspass Nomor   Kontrak  :  031/BMI-ATD/LEGNII 2016 tertanggal 21 Juli 2017  ("Amandemen Kontrak EPC").

Nilai kontrak  pengerjaan  proyek  pembangunan Jembatan  Overpass  tersebut sebesar Rp.25.290.909.091,•  (Dua puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu   Rupiah), dan Pelapor telah melakukan pembayaran kepada Terlapor,  dengan total keseluruhan  sebesar  Rp.10.744.842.727,•  (Sepuluh  milyar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah).

Untuk   mengawasi   pengerjaan   proyek   pembangunan   Jembatan   Overpass   tersebut, Pelapor  telah  menunjuk PT Lapi ITB (PT LAPI)  sebagai  Pengawas atas setiap  tahapan pekerjaan  yang  dilakukan  oleh Terlapor dalam  proyek  Pembangunan  Jembatan,  dengan membuat  laporan perkembangan  (progress  report) secara rutin dalam  setiap  minggunya kepada Pelapor.

Akan  tetapi   berdasarkan   laporan  perkembangan   (progress  report)  yang  dibuat   oleh PT.  LAPI  tersebut,  ternyata Terlapor telah  melakukan  keterlambatan  pengerjaan,  dan  tidak sesuai  dengan  jadwal  (time  schedule)  yang  disepakati,  bahkan  hingga  di  minggu  ke-50  (lima puluh), persentase  pekerjaan yang baru dicapai oleh Terlapor  hanya sebesar  16,55%, jumlah tersebut  sangat jauh  dari target  yang  harus dicapai  oleh  Terlapor,  maka berdasarkan  hasil pertemuan  tertanggal  17 November  2017,  Kontrak antara Terlapor  dengan  Pelapor  untuk pengerjaan  Pembangunan  Jembatan  Overpass  tersebut  telah  dihentikan,  dan  akan  dilanjutkan oleh Kontraktor lain, oleh karenanya terhitung sejak tanggal 18 November 2017, Terlapor  telah menghentikan seluruh pekerjaan pembangunan Jembatan Overpass tersebut.

Susi Marlinda Manurung, SH menyebutkan, berhubung telah  dihentikan pengerjaannya, sementara Pelapor telah membeli dan  membayar material untuk pembangunan proyek jembatan tersebut  yang notabene diproduksi langsung oleh Terlapor dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.6.497.840.000,• (enam milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah), akan tetapi seluruh material tersebut masih berada di pabrikigudang Terlapor yang terletak di JI. Kali Abang Bungur, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, karena belum sempat dikirim  ke lokasi proyek Pelapor di Kintap, Tanah Laut.

Pada tanggal  10 November 2017,  Pelapor baru mengetahui,  ternyata seluruh  material Pelapor yang berada di gudang/pabrik Terlapor yang  telah dibeli dan dibayar  lunas oleh Pelapor senilai Rp.6.497.840.000,- (enam milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah) tersebut, telah dialihkan/dijual Terlapor kepada pihak lain, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan   Pelapor  sebagai  Pemilik,  sehingga  Pelapor telah  sangat dirugikan karena tidak dapat menggunakan material tersebut untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Overpass yang terhenti akibat ketidak-profesionalan Terlapor,  bahkan hingga saat ini pembangunan  Jembatan  Overpass di Kecamatan  Kintap tersebut  masih belum dapat dilanjutkan oleh Pelapor.

Untuk meminta pertanggungjawaban Terlapor atas material proyek yang telah dialihkan/diambil Terlapor secara  melawan hukum, lanjut Susi Marlinda Manurung, SH, maka pada  tanggal  22  Februari   2018,  telah dilakukan pertemuan antara Pelapor dan Terlapor di Menara Batavia, Jakarta, dari hasil pertemuan  tersebut Terlapor menyanggupi akan mengganti material tersebut  dengan uang dengan nilai yang sarna, yaitu sebesar  Rp.6.497.840.000,-   (enam milyar  empat  ratus sembilan puluh  tujuh juta  delapan  ratus empat  puluh  ribu  Rupiah), akan tetapi Terlapor tidak pernah menyerahkan/memberikan uang (sebagai konversi material) kepada Pelapor, bahkan tidak ada kejelasan sama sekali dari Terlapor.

Dengan demikian, kata Susi Marlinda Manurung, SH, jelas terbukti, Terlapor telah mengelabui Pelapor, dengan berjanji akan mengganti material milik Pelapor tersebut dengan uang, akan tetapi Terlapor tidak pernah menyerahkan uang tersebut.

Susi Marlinda Manurung, SH menegaskan, atas  tindakan Terlapor yang secara sengaja memindahkan dan/atau mengalihkan seluruh material milik Pelapor tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pelapor sebagai Pemilik yang sah, yang mengakibatkan Pelapor tidak dapat memanfaatkan/menggunakan material tersebut  untuk pembangunan Proyek Jembatan Overpasss yang telah tertunda  sekian lama, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana penggelapan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 372  dan/atau  Pasal 374  Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana.

Menurut Susi Marlinda Manurung, SH atas tindakan Terlapor yang secara sengaja mengelabui Pelapor dengan mengiming- imingi I menjanjikan  kepada  Pelapor akan mengganti material tersebut dengan uang sebesar Rp.6.497.840.000, (enam milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah), akan tetapi pada kenyataan tidak pernah dikembalikan Terlapor, yang mengakibatkan Pelapor mengalami kerugian, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana. (her)














«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda