sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

INFO BOLA

» » PNS Haram Lakukan 6 bentuk Aktivitas Ujaran Kebencian

PNS
Ujaran kebencian dan guliran liar isu yang berkaitan dengan intoleransi, merebak di media sosial, pelakunya bisa datang dari berbagai kalangan, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jakarta, Larast Post - Guna meredam merebaknya ujaran kebencian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada PNS yang kedapatan mem-posting ujaran kebencian dan isu intoleransi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) BKN, M. Ridwan, dalam siaran pers yang dikeluarkan, pada Jumat (18/5/2018) di Jakarta mengungkapkan, pihaknya mengeluarkan 6 bentuk aktivitas ujaran kebencian yang dilarang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

BKN juga mengingatkan Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga (K/L) menjatuhkan hukuman bagi PNS yang melakukan pelanggaran.

Adapun 6 bentuk aktivitas ujaran kebencian yang dilarang dilakukan oleh ASN itu adalah, pertama, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

Kedua, menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan;

Ketiga, menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian(pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost instagram dan sejenisnya);

Keempat, mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

Kelima, mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah; 

Keenam, menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada poin kesatu dan kedua dengan memberikan likes, dislike, love, retweet, atau comment di media sosial.

M. Ridwan menegaskan, bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat dan ASN yang melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan.

“Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang da dampak perbuatan yang dilakukan oleh ASN,” ujarnya. (her, sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda