sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JATENG

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

» » Reformasi Birokrasi, Pelaku Usaha Kini Cukup Hanya Mengurus Satu Izin

Presiden Joko Widodo. 

Jakarta, Larast Post – Kabar gembira bagi pelaku usaha. Jika ingin mengajukan usaha kini tidak lagi diperlukan berbagai izin, seperti SPT, SIUP, TDP, dan lain-lain.

Kini cukup hanya dengan satu izin yaitu NIB (Nomor Izin Berusaha). Waktu pembuatan NIB pun tergolong cepat, yaitu selesai dalam waktu 30 menit.

Dan untuk yang sudah memiliki izin agar menunggu sampai salah satunya akanhabis dan langsung meminta NIB melalui online.

Presiden Joko Widodo menegaskan, ini merupakan sebuah reformasi, sebuah perubahan besar-besaran untuk semua perizinan dari pusat ke deerah.

"Benar-benar terintegrasi menjadi satu kesatuan. Dan dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern dan cepat dengan sistem data yang terpadu dan terintegrasi, sehingga tidak perlu menggunakan banyak rantai birokrasi," tandas Presiden saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

"Karena ini reform yang berbasis teknologi digital, saya minta sistemnya betul-betul jalan dan langsung bisa digunakan dan ramah bagi penggunanya," sambung Jokowi.

Presiden menuturkan bahwa di belakang penerapan sistem ini ada faktor SDM dan di situ ada kultur. "Oleh karena itu saya minta reform ini menyangkut peningkatan kapasitas SDM kita agar lebih tanggap dan responsif."

Dan terkait kulutur birokrasi, sambung presiden, pihaknya menginginkan mereka bisa memberikan pelayanan yang cepat dan mau melepaskan ego sektoralnya masing-masing.

"Saya ingin menegaskan bahwa reform itu bukan hanya penerapan sistem online, perizinan terintegrasi, tapi juga terkait penyederhaan proses yang melibatkan semua kementerian dan daerah," paparnya.

Presiden pun minta proses birokrasi di tingkat provinsi, kota, kabupaten, dipangkas dan disederhanakan. 

Terkait kesiapan daerah dalam kebijakan ini, presiden menyatakan, "Saya tidak menunggu beberapa daerah yang belum siap. Harus kita paksa mereka. Lewat instruksi presiden atau peraturan presiden. Mau tidak mau online langsung bisa diterapkan, saya tidak menunggu kesiapan."

Presiden pun berharap satgas mengawasi perizinan ini dari awal sampai akhir sehingga semua bisa bekerja dengan baik.

"Jadi sistem ini efektif, bisa berjalan tanpa ada sumbatan-sumbatan dan mengganggu di tengah jalan, sehingga ini betul-betul sebuah reform dalam rangka kemudahan berusaha di negara kita," terang presiden. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda