sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Olah Raga

Seni Budaya dan Hiburan

Pendidikan

Selebrity

Wisata

Karikatur

» » Warga Protes, Selama 10 Tahun IPL Dikuasai Green Park Pondokmelati


Bekasi, Larast Post - Warga RW 015 Kelurahan Jatimelati yang tinggal di perumahan Green Park melakukan aksi protes terhadap pihak pengembang terkait Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (26/5/2018).

Aksi protes warga perumahan RW 015 tersebut dilakukan dengan memasang dua spanduk bertuliskan tentang Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) di dalam perumahan.

Seperti diketahui, perusahaan yang mengelola IPL tersebut ada dua yaitu PT. Buana Global Propertindo dan PT. Bina Pilar Lestari.

Tidak adanya transparasi dari pihak pengembang terkait IPL menjadi pemicu kemarahan warga. Terlebih lagi pungutan IPL warga bervariasi dari Rp250 ribu hingga  Rp 1 juta 30 ribu  per bulan per KK, termasuk pengambilan sampah warga, petugas keamanan, dan kebersihan jalan hingga taman.



Dalam aksi itu, warga menuntut pimpinan pihak pengembang menemui mereka. Namun hanya di diwakilkan bawahannya.

Lurah Jatimelati H. Kardi terlihat hadir di tengah-tengah warga yang protes. Kehadiran lurah Kardi sebagai penengah agar tak terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Ini kan merupakan kekecewaan masyarakat terhadap pengembang karena adanya miss komunikasi. Kita berharap ada keterbukaan pihak pengembang maupun dari pihak pengelola IPL terhadap warga perumahannya," ujar Kardi.

Lanjutnya, jika RT dan RW sudah terbentuk dan ada di perum tersebut seharusnya terkait pengelolaan lingkungan secara otomatis diserahkan ke warga dalam hal ini pengurus RT/RW.

"Itulah yang dituntut warga saat ini mengenai penyerahan pengelolaan lingkungan tersebut, karena selama ini memang belum diserahkan pengembang," terangnya.

Ketua RW15 Muhammad Yahya Yunus, SE, MM, saat dikonfirmasi juga mengatakan, ini merupakan titik puncak dari pada cerita yang berkepanjangan. Sejak beberapa tahun lalu mereka sudah meminta untuk bertemu dengan pihak pengembang terkait persoalan IPL ini.

"Permintaan warga adalah yang tertuang pada Undang-undang tentang hak-hak konsumen, antara lain adalah transparansi laporan keuangan IPLnya, kalau pun pengembang bilang tekor sebut saja faktornya apa. Kemudian tentang Keadilan ada sepedanya yang hilang diganti tapi ada pula yang tidak, padahal pada IPL juga termasuk iuran untuk petugas keamanan Security," papar Ketua RW15 kepada wartawan.

M. Yahya Yunus menambahkan surat somasi RT/RW hingga lawyer sudah dilakukan pihaknya, namun somasi dijawab mengambang begitu saja tanpa solusi yang jelas.

"Bayangkan, tiap bulan per rumahnya kita harus membayar IPL kurang lebih sebesar Rp1,5 Juta, belum lagi bulan depan kata pihak pengembang akan ada kenaikan lagi," cetusnya.

"Artinya mereka tidak ingin PT. Bina Pilar Lestari dilepas, sebab PT tersebut yang mengelola IPL yang di dalamnya untuk kelola sampah, security, kebersihan selokan maupun Jalan, hingga pemeliharaan taman. Alasannya pengembang belum menyerahkan ke Pemda Kota Bekasi. Toh kita di sini sudah 10 tahun, masa belum diserahkan mulai dari Fasos/fasum dan sebagainya," tegasnya.

Menurut dia lagi, warga audah sering kali berusaha untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan pengembang, namun selalu tak bisa.

"Dan belum lama ini akhirnya kita ke Pemkot Bekasi ketemu dengan pak Erwin bagian Perencanaan untuk mengadu hal ini dan dijawab itu hak warga. Oleh karena itu kita langsung berkumpul dan sepakat untuk memasang pengumuman keluhan tentang IPL," pungkasnya.
(egi)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda