sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JATENG

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

» » Deradikalisasi Perlu Melibatan Masyarakat

Presiden berncang bincang Bersama 

Indramayu, Larast Post – Guna menanggulangi agar paham radikalisme tidak meluas, pemerintah  akan terus melakukan proses deradikalisasi, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.\

Presiden Joko Widodo mengatakan, radikalisme tidak muncul tiba-tiba, melainkan melalui proses yang lama. Sebab itu, proses deradikalisasi yang saat ini digerakkan pemerintah perlu melibatkan berbagai eleman masyarakat, termasuk organisasi keagamaan.

“Misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, dan Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama,” ujar Presiden kepada wartawan, saat melakukan kunjungan ke Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, pada Kamis (7/6/2018) pagi.

Menurut Kepala Negera, masyarakat yang sudah perpapar  radikalisme jumlahnya sudah cukup tinggi. “Kalau melihat data yang terpapar itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan,” tegasnya.

Presiden Jokowi menegaskan, proses untuk deradikalisasi sudah digerakkan oleh pemerintah misalnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).  “Untuk pencegahan atau tindakan dilakukan oleh Polri dan TNI,” tegasnya.

Kepala Negara mengungkapkan, saat ini sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai diperlukan atau tidaknya regulasi yang secara khusus mengatur soal radikalisme di lingkungan kampus ini.

“Baru dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti. Tetapi kalau memang regulasi itu diperlukan, akan kita buat. Tapi ini masih dalam kajian,” tutur Kepala Negara.

Menurut Kepala Negara, radikalisme di kampus dan pencegahannya sama sekali tidak berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik atau berserikat. Dua hal itu merupakan hal berbeda yang tidak saling terkait.

“Tidak ada hubungannya antara kebebasan akademik atau kebebasan berserikat dengan proses pencegahan radikalisme,” jelasnya.
 Ini, lanjut Presiden adalah proses dalam rangka eksistensi negara, bukan yang lainnya,” tandas Presiden Jokowi. (her, sg)







«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda