sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » FUIB Desak Presiden Jokowi Copot Mendagri

Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/06/2018).

Jakarta, Larast Post - Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) mendesak Presiden Joko Widodo agar mencopot Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait pelantikan Pj  Gubernur Jawa Barat Komjen Pol Mochamad Iriawan. 

Pernyataan tersebut ditegaskan Ketua Umum FUIB Rahmat Himran dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Selasa (19/06/2018).

Rahmat menilai bahwa tindakan yang dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo telah melanggar dan menabrak aturan. "Jadi tindakan yang dilakukan Mendagri tidak prosedural dalan pelantikan Pj Gubernur Jabar," ujarnya. 

Dalam jumpa pers yang dihadiri Sekjen FUIB Gondo, Rahmat Himran pun menyampaikan pandangan dan sikap FUIB. 

Adapun sikap FUIB antara lain; Pertama, menyayangkan kebijakan Mendagri yang melakukan pengangkatan anggota Polri aktif sebagai pejabat gubernur Jawa Barat, karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

Kedua,  sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian, serta UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, pengangkatan Pj Gubernur dimaksud tidak dapat dibenarkan karena, definisi, tugas, fungsi dan wewenang kepolisian dan ASN berbeda, sehingga pengangkatan dimaksud bertentangan dengan UU. 

"Dan ketiga, terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat, sebagaimana diatur dalam UU. No. 10 tahun 2016 tentang pilkada, bahwa pengangkatan Plt. Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, adalahdari ASN, sehingga pengisian jabatan tersebut tidak sesuai dengan UU Pilkada," terangnya. 

Untuk itu, sambung Rahmat Himran, FUIB meminta Mendagri untuk meninjau kembali keputusan tentang pengangkatan Pj. GubernurJawa Barat dari anggota Polri aktif di Jawa Barat, atau daerah manapun sepanjang bertentangan dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk meninjau keberadaan dan kebijakan yang telah diambil oleh Mendagri dan diduga telah melakukan penyalah gunaaan wewenang sebagai Mendagri, dengan membut kebijakan yang bertentsngsn dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. 

Serta mencopot Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang telah melanggar aturan Undang Undang dalam melantik Pjs Gubernur Jawa Barat Komjen Pol Mochamad Iriawan. (Wan

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda