sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Olah Raga

Seni Budaya dan Hiburan

Pendidikan

Selebrity

Wisata

Karikatur

» » Kementerian ATR/BPN Rapat Kerja Dengan Komisi II

Suasana rapat kerja bersama Komisi II
Jakarta, Larast Post – Jajaran Pejabat Tinggi Madya Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadiri Rapat Kerja Dengan Komisi II DPR RI, dalam Rangka Penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2019, pada Rabu (6/6/2018), di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI, Jakarta. 

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2019 digunakan dalam rangka untuk mendukung Prioritas Nasional, termasuk didalamnya Kegiatan Prioritas Reforma Agraria, Tata Ruang, Pengendalian Tanah dan Ruang serta mendukung Prioritas Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, dan Prioritas Kementerian/Lembaga. 

Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengatakan, sejalan dengan  Tema RKP Tahun 2019, yaitu Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas, maka Kementerian ATR/BPN akan membuat rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019, dengan berlandaskan pada tema Rencana Kerja Pemerintah tersebut.

Seperti yang dikutip dari www.bpn.go.id, Pagu Indikatif Tahun 2019 Kementerian ATR/BPN diterbitkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-269/MK.02/2018 dan Nomor B.209/M-PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 tanggal 16 April 2018 Hal Pagu Indikatif Tahun 2019.

Anggaran akan dialokasikan perprioritas mulai dari, Prioritas Nasional yang akan digunakan untuk Pengadaan Juru Ukur, Pembentukan Bank Tanah, Revisi Peraturan Berkaitan Pertanahan, Peta dasar Pertanahan, Pemetaan Batas Kawasan Hutan, Peta Tematik, Peta Bidang Tanah, Sertipikasi Hak Atas Tanah, Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah, Pembauatan Neraca Penatagunaan Tanah, IP4T, Pemberdayaan Masyarakat, Gugus Tugas Pelaksana Reforma Agraria, Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), Pengelolaan dan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar, Penanganan Sengketa dan Perkara Tanah dan Ruang, Penertiban Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penyusunan Materi Teknis RDTR di Kawasan Startegis Nasional (KSN) tertentu, Penyusunan Masterplan di KSN tertentu, Penyusunan RRTR di KSN tertentu, Penyusunan Rpepres RTR di KSN tertentu.

Lalu, Prioritas Bidang yang akan digunakan untuk Pengukuran Pemetaan Kadastral, Penyusunan NSPK, Penataan wilayah Pesisir, Inventarissi WP3WT, Peta Potensi Obyek Konsolidasi, Pembaruan Peta ZNT, Pembinaan dan Evaluasi, Layanan Pertanahan, Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan dan Tata Ruang, Penyusunan Rancanagan Peraturan RDTR, Penyusnan RTR, Percepatan penyelesaian RDTR, Pengendalian Pertanahan dan Tata Ruang 

Terakhir, Prioritas  K/L, termasuk belanja gaji dan operasional kantor yang akan digunakan untuk Gaji, Operasional dan Non Operasional Kantor.

Pada tahun 2019, arah kebijakan Kementerian ATR/BPN adalah memfokuskan pada program-program dalam rangka kelanjutan pembangunan Agraria dan Tata Ruang tahun 2018 yaitu berupa: Fokus pada implementasi Road Map Percepatan Pendaftaran tanah, Pemenuhan Belanja Pegawai, Dukungan Implementasi Road Map Pendaftaran Tanah, Melanjutkan Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2018, dan Reformasi Birokrasi. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda