sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Olah Raga

Seni Budaya dan Hiburan

Pendidikan

Selebrity

E-Papper

» » Ketum APPI: Penerepan Restorative Justice Di Sektor Pengadaan

Ketua Umum DPN APPI (Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia) Sabela Gayo, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE.
Jakarta, Larast Post - Ketika berbicara tentang konsep Keadilan (Justice) maka Carl Von Savigny menyatakan bahwa “das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke” atau terjemahannya yaitu bahwa “hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.” 

Bahkan menurut Prof. Mochtar Kusuma-Atmadja bahwa “hukum yang dibuat harus sesuai atau memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.” Penyimpangan dari kondisi tersebut merupakan bentuk penegakan hukum (law enforcement). Proses penegakan hukum juga harus di dasarkan pada peraturan yang ada dan berlaku, sehingga Jeremy Bentham menyampaikan bahwa “setiap peraturan yang dibuat harus mempunyai nilai guna untuk masyarakat.” Oleh karena itu, apabila ada aturan hukum yang berlaku justru menghambat proses penyelenggaraan pembangunan dan proses penyerapan anggaran maka aturan hukum yang berlaku tersebut dianggap telah gagal mencapai cita-citanya dan tidak mempunyai nilai guna bagi masyarakat secara keseluruhan.

Bahkan Prof. Bagir Manan menyebutkan bahwa “proses penegakan hukum di Indonesia bersifat communis opinio doctrorum yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang telah gagal dalam mencapai tujuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang.” Oleh karena itu perlu diperkenalkan pendekatan Restorative Justice System dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia khususnya pada sektor Pengadaan. 

Restorative Justice is philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention that emphasizes repairing the harm  caused or revealed by criminal behavior.  This process is  in stark contrast to the established way of addressing crime which are seen as offences committed against  the State (Restorative Justice adalah filsafat, proses, ide, intervensi yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh pelaku kriminal. 

Proses ini sangat kontras dengan standar cara menangani kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan melawan Negara. 
Konsep Restorative Justice fokus pada pemulihan (restore) terhadap berbagai kerusakan/kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya suatu perbuatan pidana. Kata kunci dari Restorative Justice adalah pemberdayaan (empowerment). Sedangkan konsep Retributive Justice System yang selama ini diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia senantiasa memandang bahwa kejahatan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan melawan kepentingan negara. 

Retributive Justice memandang bahwa setiap kejahatan yang telah memenuhi unsur pidana maka wajib dihukum. Konsep Retributive Justice ini dilatar belakangi oleh konsep pembalasan dimana setiap kejahatan harus dibayar dengan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan.  

Filosofi penerapan Restorative Justice sebenarnya sudah termaktub di dalam Sila ke 4 Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan” terkandung falsafah “Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama  dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan nilai – nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.”
Faktanya di lapangan yang terjadi adalah banyak orang yang dihukum dengan pendekatan Retributive Justice yang justru menjadi korban krimininalisasi dari sistem Peradilan Pidana itu sendiri. Banyak ditemukan terjadinya kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan Pengadilan sehingga justru terjadi viktimisasi terhadap pelaku pidana itu sendiri.

Pendekatan Retributive Justice yang selama ini dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap pelaku “kejahatan” di sektor Pengadaan harus perlahan diubah dengan lebih mengedepankan pendekatan Restorative Justice. Konsep penghukuman, pembalasan dan Lembaga Pemasyarakatan yang selama ini diterapkan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi malah tidak semakin membuat orang lain menjadi takut/jera dalam melakukan kejahatan korupsi. Masyarakat sekarang ini malah melihat dengan demikian gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi, justru tingkat perbuatan korupsi tidak menurun malah persepsi masyarakat melihat perbuatan korupsi menjadi semakin marak dan terjadi di berbagai sektor. 

Apabila Aparat Penegak Hukum menerapkan pendekatan Restorative Justice System dalam penanganan perkara Pengadaan maka fokus perhatian Aparat Penegak Hukum akan beralih pada proses mencari solusi (search solutions), repair social relationship (memperbaiki hubungan sosial),  reconciliation (Perdamaian), dan re-building social relationship (membangun kembali hubungan sosial) atau  Reintegrasi Sosial (Social Reintegration).

Dengan diterapkannya Restorative Justice System di sektor Pengadaan, bukan berarti Aparat Penegak Hukum tidak boleh melakukan proses penyidikan dan penuntutan terhadap setiap kejahatan Pengadaan yang telah memenuhi unsur pidana untuk dinaikkan ke dalam tahap persidangan, namun pada tahap proses penyidikan tersebut, Aparat Penegak Hukum memberikan peluang penyelesaian perkara Pengadaan dengan menggunakan pendekatan alternatif yaitu Restorative Justice Solution. 

Dengan diterapkannya Restorative Justice System bukan berarti para Hakim di larang untuk menjatuhkan pidana penjara atau pidana mati bagi pelaku kejahatan Korupsi Pengadaan, namun sebelum menjatuhkan sanksi hukuman pidana kepada Pelaku maka Hakim memberikan kesempatan untuk penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice. Jadi peluang penyelesaian perkara Pengadaan dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice diberikan pada setiap tahapan proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan.

Penyelesaian perkara Pengadaan dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice berfungsi sebagai akselerator dari Asas Peradilan yang cepat, mudah, sederhana dan biaya ringan agar dapat terpenuhinya rasa keadilan masyarakat dan tercapainya asas kepastian hukum. 

Penerapan pendekatan Restorative Justice dalam penanganan perkara Pengadaan dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu Penal Mediation (Panel Mediasi) atau Diversion (Diversi). Penggunaan metode Penal Mediation didasarkan pada standar yang berlaku di United Nations Criminal Justice System sedangkan Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Pengadaan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

Dengan diterapkannya kedua metode tersebut di dalam penanganan perkara Pengadaan maka dapat mengurangi rasa ketakutan/kekhawatiran para pelaku Pengadaan di Indonesia dalam menjalankan proses Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mempercepat proses penyerapan anggaran di lapangan. 
Perlu adanya perubahan paradigma (kultur berpikir) yang mendasar dari semua pemangku kepentingan (stakeholders) pengadaan tentang cara memandang suatu kejahatan khususnya di sektor Pengadaan. Setiap kejahatan pada hakikatnya berakar pada persoalan kemanusiaan (humanity) sehingga tidak harus selalu menggunakan pendekatan formalitas yang berlebihan (excessive formality) dalam menanganinya dan cenderung mencari kesalahan seseorang. Perlu dilakukan transformasi penanganan dengan memfokuskan diri pada pemecahan situasi/masalah dan menyentuh pada substansi/pokok permasalahannya sehingga respon yang seharusnya dilakukan adalah mencari solusi terhadap problema kemanusiaan tersebut.(hr/vid)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda