sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Mendagri Berharap Pilkada Berjalan Demokratis

Menko Polhukam Wiranto beserta Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP usai konperensi pers, di Mabes Polri, Jakarta
Jakarta, Larast Post – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 171 daerah pemilihan, yang akan digelar Rabu (27/6) besok, diharapkan berjalan demokratis.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemilih harus bisa memberikan hak pilihnya dengan bebas, aman dan rahasia. “Tanpa intimidasi. Memilih bebas sesuai hati nuraninya, karena hak memilih dan dipilih dijamin konstitusi,” kata Mendagri dalam konferensi pers usai Rapat

Koordinasi Pilkada Serentak 2018, di Mabes Polri, Jakarta, pada Senin (25/6/2018) siang.
Rapat koordinasi itu, dipimpin oleh Menkopolhukam Wiranto dan diikuti oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono.

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah berkomitmen mewujudkan Pilkada yang demokratis dan bermartabat. Pesta demokrasi di 171 daerah harus berjalan sukses. Tanpa dirusak oleh racun demokrasi.

Pilkada, lanjut Mendgari, harus berjalan demokratis. Berikan hak memilih kepada masyarakat pemilih sesuai dengan pilihan dan aspirasi pilihannya. Biarkan masyarakat memilih sesuai hati nuraninya, siapa calon pemimpin yang dianggap amanah, bisa menggerakkan masyarakat dan pembangunan selama lima tahun ke depan. “Prinsipnya mari hargai perbedaaan pilihan politik masing-masing,” tegasnya.

Lebih lanjut Mendagri mengajak semua elemen yang terlibat dalam Pilkada, untuk mewujudkan pesta pemilihan yang bermartabat. Pemilihan yang bebas dari ujaran kebencian, fitnah, hoax dan tuding menuding tanpa dasar.

“Semua pihak harus menahan diri. Bersama-sama menciptakan situasi yang sejuk, sehingga pemilih bisa menunaikan hak pilihnya dengan riang gembira,” ujar Tjahjo.

Terkiat keamanan, Tajahyo menyatakan, masalah keamanan sudah ditangani dengan baik oleh kepolisian yang didukung penuh oleh TNI dan BIN. “Bila memang ada pelanggaran, dan punya bukti kuat, silahkan lapor ke badan pengawas atau panitia pengawas sebagai pihak yang punya otoritas menangani pelanggaran dalam pemilihan,” terangnya.

Bila menganggap ada pelanggaran yang sifatnya pidana, lanjut Mendagri, kepolisian siap menangani. Intinya, telah tersedia dengan jalur hukum, andai ada ketidakpuasan dalam pelaksanaan pemilihan.
“Bila tak puas dengan hasil pemilihan silahkan gugat ke MK, jangan gunakan saluran yang melanggar aturan. Dan masalah keamanan percayakan kepada polisi yang telah didukung TNI dan BIN,” kata Tjahjo.

Ditegaskan Mendagri, bahwa hak memilih ini dijamin konstitusi. Pun hak dipilih. Konstitusi sudah menegaskan, bahwa  setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan anggota legislatif di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pun hak memilih.

“Hak memilih ini seperti halnya setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan anggota legislatif di seluruh wilayah NKRI. Ini yang harus kita jamin bersama,” ucap Tjahjo. (her, sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda