sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Bisnis

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

» » Pemerintah Pusat Kembali Dapat WTP

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017
Jakarta, Larast Post – Pemerintah pusat kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk laporan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2017. Pada tahun anggaran sebelumnya pemerintah pusat juga mendapat opini WTP dari BPK.

BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan pada 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKLL) dan 1 Laporan Keuangan Bendara Umum Negara (LPKBUN).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ada peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP. “Tahun 2016 yang WTP ada 74, sekarang yang di 2017 menjadi 80. Kemudian juga, yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tahun 2016 ada 8, di 2017 tinggal 6, masih 6. Dan yang mendapatkan TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) atau disclaimer menurun, 2016 ada 6, 2017 masih ada 2,” ujar Presiden, saat acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6/2018) pagi.

Sementara itu ada 2 Kementerian/Lembaga (KL) yang memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas disclaimer, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Presiden berharap tahun depan bisa diperbaiki sehingga semuanya WTP, tidak ada lagi yang TMP disclaimer dan WDP. “Yang masih mendapatkan WDP dan TMP perlu melakukan terobosan-terobosan, upaya-upaya sehingga tahun ini lebih bagus lagi, dan juga saya minta untuk koordinasi dalam penyelesaian beberapa temuan BPK yang tadi disampaikan,” tutur Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden menegaskan, tidak akan bosan mengingatkan, agar seluruh Kementerian/Lembaga (KL) benar-benar memperbaiki, membenahi, menjaga, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan negara keuangan rakyat ini.

“Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara, serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat, kepada masyarakat, bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dan dibersihkan dari tangan-tangan kotor,” ucapnya.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkes Nila F. Moelok, Mensos Idrus Mrham, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanjo, dan Kapolri Jenderal Tito Katrnavia. 
Adapun dari BPK, hadir Moermahadi Soerja, Bahrullah Akbar, Agung Firman Sampurna, Agus Joko Pramono, Ahsanul Qosasih, Rizal Djalil, Isma Yatun, Heryy Azhar Azism dan  Eddy Mulyadi Supardi. (her, sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda