sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Olah Raga

Seni Budaya dan Hiburan

Pendidikan

Selebrity

Wisata

Karikatur

» » Petani Perlu Bentuk Badan Usaha Besar

Presiden Jokowi meninjau pabrik PT MBB
Indramayu, Larast Post – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, para petani perlu untuk bersatu dalam suatu organisasi yang besar, agar dapat bersaing.

Presiden menegaskan, saat ini para petani telah memiliki Kelompok Petani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan). Namun untuk memenangkan kompetisi, kata Presiden, kelompok petani harus besar, sebagaimana perusahaan besar atau korporasi dalam memenangkan kompetisi.

“Saya memiliki kepercayaan dan keyakinan, kalau perusahaan besar bisa, kalau korporasi bisa, rakyat juga bisa melakukan, petani pun juga bisa melakukan itu. Tapi ada syarat-syaratnya, yaitu harus mau berkumpul dalam sebuah organisasi besar,” ujarnya saat meresmikan Program Kewirausahaan 

Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian,  pada Kamis (7/6/2018) pagi, di Desa Majasari, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu.

Presiden menyebutkan, upaya itu telah dimulai dengan dibentuknya PT. Mitra Bumdes Bersama (MBB), yang didirikan oleh Gapoktan dengan Badan Usaha Milk Negara (BUMN), di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu.

Jika koorporasi bentukan Gapoktan itu, Presiden Jokowi berjanji, akan menerapkan hal yang sama di seluruh tanah air. “Ini adalah sebuah contoh pertama, yang akan saya ikuti, saya lihat selama 6 bulan ke depan. Kalau ini berjalan dengam baik, kita akan lakukan di seluruh tanah air ini dalam mengorganisasi petani,” ungkapnya.

Menurut Presiden Jokowi, dengan adanya perusahaan tersebut, petani bisa menjual beras dalam packaging (kemasan), dan rendemennya juga naik, tidak banyak gabag yang rusak, sehingga beras yang dipanen bisa dijual dalam kelompok beras premium langsung ke masyarakat tanpa harus melalui tengkulak.

Milik Petani

Kepemilikan saham PT Mitra Bumdes Bersama, 49 persen merupakan milik Poktas, Gapoktan, dan petani serta Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Sementara 51 persen lainnya milik BUMN.

“Dimiliki kan 49% tapi keuntungan berapa yang akan dimiliki petani. 80% keuntungan akan diberikan kepada petani. Keuntungan yang 20% BUMN itu hanya untuk operasional dan lain-lainnya,” terang Presiden.

Presiden mengatakan, pola seperti ini akan dilihatnya selama 6  bulan. Jika petani tidak untung atau sama saja dengan sebelumnya, maka tidak perlu dilanjutkan di tempat lainnya.

“Kalau nanti saya tanya petani di Sliyeg, gimana pak? Waduh pak dulu sebulan katakanlah kita dapat Rp300 ribu, kita sebulan bisa tambah jadi Rp400 ribu, atau jadi Rp500 ribu atau jadi Rp600 ribu. Ya ini yang dicari,” lanjut Presiden.

Peresmian Program Kewirausahaan Pertanian dan Digitalisasi Sistem Pertanian itu, dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, anggota Wantimpes Agum Gumelar, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. (sg, her)




«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda