sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Pilkada 2018 dan Revatilisasi Imunitas Bangsa

Oleh: Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Darat

Jakarta, Larast Post - Perhelatan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak tinggal menghitung hari, tepatnya pada 27 Juni 2018. 

Hajat demokrasi terbesar itu diselenggarakan di 171 daerah yang meliputi 17 provinsi serta 154 kabupaten dan kota. Pilkada 2018 menjadi lebih besar dari event tahun-tahun sebelumnya karena ikut sertanya tiga provinsi 'gemuk' dalam perhelatan kali ini, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Pilkada Serentak pun terasa istimewa karena kegiatan ini seolah tersambung pula dengan rangkaian Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden akibat waktu pelaksanaan keduanya yang berdekatan. Tak heran, gaung Pesta Demokrasi ini seolah berkumandang terus menerus dan akan selalu mendominasi wacana di lingkup nasional sampai dengan tahun 2019.

Jika kita cermati, bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia, khususnya dari aspek keragaman profilnya. Sebagai bangsa yang terbentuk atas kesepakatan/komitmen bersatu dari suku-suku yang berdiam di wilayah Hindia Belanda pada zaman kolonial Belanda dulu, tidaklah heran apabila Indonesia memiliki komponen-komponen bangsa yang saling berbeda satu sama lain baik dari aspek ras, agama, bahasa maupun identitas budaya lainnya. 

Dengan demikian, amatlah keliru jika konsep bangsa yang disusun oleh komponen budaya yang homogen diterapkan untuk memahami Indonesia. Indonesia akan selalu Bhinneka namun juga sekaligus Tunggal Ika karena komitmen dan semangat persatuannya. Ekses dari pesta demokrasi yang digelar untuk memilih pejabat publik terkadang dapat menciderai persatuan dan kohesi masyarakat. 

Benih-benih polarisasi dalam masyarakat mulai muncul sebagai efek samping kontestasi politik karena proses demokrasi yang dijalankan saling menyalahkan, menjatuhkan serta menjelekkan sesama komponen masyarakat. Fenomena ini telah menjadi keprihatinan kita bersama, tak terkecuali TNI AD sebagai salah satu komponen bangsa Indonesia.

Lalu kemana sifat-sifat dasar bangsa Indonesia yang terbentuk dari kesepakatan untuk mempersatukan sekian banyak keragaman masyarakatnya? Nilai-nilai luhur yang menjadi pemersatu unsur-unsur kebangsaan dari para pendahulu kita seolah makin tampak samar dan sulit kita rasakan pengaruhnya di masyarakat kita. 

Dalam beberapa kesempatan, saya telah menyampaikan mengenai konsep Kekebalan/Imunitas Bangsa yang sejatinya merupakan kristalisasi nilai-nilai tersebut.  Daya kekebalan bangsa ini mampu merekatkan bangsa Indonesia dan mengantarkan kita ke pintu gerbang kemerdekaan, serta menangkal sekian banyak ancaman yang merongrong kemerdekaan yang telah diraih tersebut. Imunitas Bangsa ini meliputi semangat untuk bersatu, gotong royong, kebersamaan, patriotisme, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, nasionalisme, optimisme, harga diri dan percaya diri.

Nilai-nilai Imunitas Bangsa tersebut sesungguhnya masih amat relevan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi permasalahan polarisasi dan disintegrasi saat ini. Jika semangat untuk bersatu, menghormati perbedaan dan kebersamaan dikedepankan dalam Pilkada Serentak nanti, tentunya sentimen kesukuan, agama, ras maupun golongan akan dikesampingkan. 

Jika nasionalisme, patriotisme dan semangat rela berkorban serta pantang menyerah menjadi motivasi kita dalam Pilkada nanti, maka kita akan mengedepankan kepentingan kesatuan bangsa dan negara daripada sekedar kemenangan calon pilihan kita. 

Untuk itu nilai-nilai gotong royong dan optimisme menjiwai diri kita dalam melaksanakan Pilkada, tentunya kita akan bersinergi mewujudkan proses demokrasi untuk memeroleh hasil terbaik dalam membangun bangsa, serta bukan sekedar memperjuangkan kemenangan pilihan kita. 

Seyogyanya jika harga diri maupun rasa percaya diri yang tinggi senantiasa menjiwai kita semua, maka kita tentu lebih bangga menerapkan nilai-nilai luhur bangsa yang menghargai perbedaan dan senantiasa inklusif daripada paham dari luar yang belum tentu cocok dengan bangsa Indonesia yang amat heterogen ini. 

Kegiatan Pilkada Serentak maupun Pemilu Legislatif dan Pilpres/Wapres adalah manifestasi dari proses pembelajaran demokrasi dan politik di Indonesia yang bergerak ke arah pendewasaan, khususnya setelah reformasi bergulir. Proses pendewasaan dalam berdemokrasi ini hendaknya menuju ke arah yang konstruktif. Demokrasi yang membangun bangsa tentunya adalah demokrasi yang mampu merekatkan serta memperkuat kohesi unsur-unsur kebangsaan, bukan memecah-belah maupun mencerai-beraikan. 

Proses demokrasi yang sehat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang hakiki hendaknya diterapkan dalam bingkai kesatuan dan persatuan. Nilai demokrasi yang hendak diaplikasikan haruslah bersemangat inklusif yang mampu merangkul setiap elemen bangsa, bukan bersifat eksklusif yang cenderung menonjolkan satu kaum maupun kelompok lebih dari lainnya.

Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi yang akan datang dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Imunitas Bangsa Indonesia. Mari berbondong-bondong mendatangi TPS dengan suasana yang penuh kebersamaan dan gotong-royong. Jangan sampai nuansa kompetisi untuk memenangkan calon masing-masing lebih mendominasi, serta mengaburkan tujuan utama kita berdemokrasi yaitu memeroleh pemerintahan yang sah (legitimate) untuk Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. 

Saya percaya, kita seharusnya dapat menentukan pilihan secara bebas tanpa harus membenci pihak yang berbeda pilihannya. Perbedaan dalam penentuan pilihan pada hakikatnya hanyalah wujud aspirasi dalam mewujudkan pencapaian kesejahteraan bangsa. Jangan sampai hal tersebut malah merusak hubungan antar pihak, persatuan dan kebersamaan di dalam masyarakat yang sudah terbangun dengan baik selama ini.

Pada akhirnya, penerapan demokrasi dan kedaulatan rakyat sejatinya adalah untuk kemaslahatan bangsa. Dengan demikian, seharusnya implementasi demokrasi yang benar adalah demokrasi yang mempersatukan serta inklusif. Pembangunan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang berdaulat dan sejahtera hanya bisa berlangsung dengan lancar dalam sebuah negara yang tiap bagiannya erat bersatu serta mau bahu membahu secara sinergis menyukseskan proses tersebut sampai tercapainya tujuan nasional. 

Proses inilah yang TNI AD inginkan  terjadi di Indonesia karena sebagai bagian dari komponen bangsa, TNI AD memiliki kewajiban moral mengawal tumbuhnya kedewasaan berdemokrasi di Indonesia. Netralitas TNI AD dalam politik didirikan di atas komitmen dasar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.(***)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda