sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

Olah Raga

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

» » Atasi Ketimpangan Pengusaan Tanah

Presiden Jokowi saat menghadiri Munas VI Tahun 2018 IKA PMII
Jakarta, Larast Post – Ketimpangan pengusaan tanah yang selama ini berlangsung, menjadi salah satu penyebab sulitnya mengatasi kesenjangan ekonomi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, masih terjadi ketimpangan pengusaan tanah di Indonesia. Saat ini satu orang atau satu perusahaan ada yang menguasai tanah seluas 200.000 hektare, bahkan hingga 600.000 hektare.

Ia menegaskan, dirinya tidak dapat menampik keadaan tersebut, karena memang benar-benar terjadi.  “Itu adalah benar. Saya enggak akan bilang tidak,” ujarnya saat pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Tahun 2018, pada Jumat (20/7/2018) siang, di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta. 

Kepala Negara mengatakan, ketimpangan penguasaan tanah merupakan salah satu faktor kesenjangan ekonomi menjadi sulit diatasi. “Kesenjangan, kemiskinan menjadi tantangan bersama. Menjadi tugas besar kita bersama agar yang namanya kesenjangan dan kemiskinan bisa diselesaikan dengan baik,” ungkap Presiden Jokowi.

Namun, Presiden Jokowi menggarisbawahi, bahwa yang memberi konsesi tanah kepada pengusaha seluas itu, bukan dirinya. “Saya enggak pernah memberi 1 meter persegi pun kepada mereka,” tegasnya.

Justru, menurut Presiden Jokowi, saat ini pemerintah sedang berusaha membuka akses pemanfaatan lahan oleh masyarakat dan para petani, untuk dikelola secara produktif, melalui pelaksanaan program reforma agraria.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan, meski angka kemiskinan turun di era Presiden Jokowi, namun masih ada problem yang harus mendapat prioritas dalam penanganannya, yakni masih terjadi ketimpangan penguasaan tanah.

"Alhamdulillah, kemiskinan turun satu digit. Tapi yang harus kita dorong adalah keadilan distribusi, penguasaan tanah," ujarnya saat pembukaan Munas IV Ikatan Alumni PMII, pada Jumat (20/7/2018), di Hotel JS Luwansa, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Said menegaskan, saat ini ada seseorang yang menguasai tanah sangat luas, disisi lain banyak rakyat yang tidak memiliki tanah, sehingga mengusik rasa keadilan.

Reforma Agraria

Sebelumnya, ketimpangan pengusaan tanah juga diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Menurutnya, terjadi ketimpangan pengusaan hutan antara penguasaan swasta dan masyarakat sangat tinggi.

Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memiliki kawasan hutan 63% dari luas wilayah daratan, namun hanya 4,14% lahan kawasan hutan yang dikuasai masyarakat.

Disebutkan, untuk mengatasi hal itu, pemerintah saat ini sedang menjalankan program reforma agraria, yakni dengan melaksanakan redistribusi tanah.

Hingga akhir tahun 2017, kata Siti Nurbaya, pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat melalu program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) meningkat dari 12% menjadi 38-41%.

“Sedangkan pemberian akses perhutanan sosial kepada masyarakat telah meningkatkan rasionya dari hanya 2% menjadi 28-31%," terangnya, belum lama ini.

Siti Nurbaya berharap, reforma agraria dan program perhutanan sosial yang saat ini sedang dilaksanakan Pemerintahan Jokowi – JK, akan segera mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat secara adil dan berkelanjutan. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda