sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

Olah Raga

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

Feature

» » Forum Bawaslu dan Pemerintah Jaga Netralitas ASN

Presiden Jokowi didampingi Menkumham Yasonna Laoly dan Mensesneg Pratikno menerima pimpinan Bawaslu
Bogor, Larast Post – Guna menjaga netralitas aparatur sipil Negara (ASN), anggota TNI, dan anggota Polri, dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), akan dibentuk forum antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemerintah.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Bawaslu berharap akan ada forum antara Bawaslu dan pemerintah untuk membahas upaya-upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Pileg dan Pilpres mendatang.

“Presiden merespons dan akan membuat forum nanti agar kami bisa melakukan penekanan netralitas ASN, TNI, Polri,” ujarnya kepada wartawan, usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi, pada Selasa (24/7/2018) di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar. 

Pimpinan Bawaslu menemui Presiden Jokowi, guna melaporkan hasil pengawasan Pilkada Serentak 2018 lalu.

Abhan menegaskan, dalam pertemuan itu Presiden menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Polri.  “Yang ditekankan Presiden adalah netralitas TNI, Polri, ASN, dan juga penyelenggara,” tegasnya.

Selain itu, menurut Abhan, juga dibahas soal hasil pengawasan dan soal perkembangan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. “Kemudian ada beberapa catatan soal pelanggaran-pelanggaran di dalam Pilkada Serentak 2018 ini,” terangnya.

Ada 721 Pelanggaran

Abhan mengungkapkan, pada Pilkada Serentak 2018 ditemukan sebanyak 721 kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN.

Pelanggaran tersebut, lanjut Abhan, sudah direkomendasi kepada Komisi ASN, dan Komisi ASN juga sudah merekomendasikan kepada Pembina Kepegawaian Daerah untuk melakukan sanksi. “Sudah dilakukan teguran dan sanksi-sanksi lainnya,” ungkapnya.

Untuk pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, Abhan mengungkapkan, beberapa contoh yang terjadi di Maluku, Makassar, dan Maluku Utara.

“Dari Pilkada ini kami memang melihat ada beberapa catatan soal netralitas dari oknum kepolisian, seperti misalnya kasus yang di Maluku. Kapolri sudah mengambil sikap tegas untuk mencopot (pelaku pelanggaran) dari jabatan Wakapolda,” tururnya.

Menurut Abhan, bentuk pelanggaran itu, antara lain keberpihakan atau pun intervensi oleh oknum polisi terhadap penyelenggara pemilihan.

“Seperti kasus Maluku Utara, saya kira juga melihat ini pilkadanya sudah damai, sudah selesai, tetapi masih ada riak-riak yang terlihat seperti ada intervensi-intervensi dari oknum-oknum polisi,” terangnya. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda