sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

Olah Raga

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

Feature

» » Kades Keluhkan Sulitnya Membuat LPJ Dana Desa

Presiden Jokowi saat menyampaikan pengarahan

Yogyakarta, Larast Post – Kepala desa mengeluhkan sulitnya membuat Surat Pertangung-jawaban (SPj) Dana Desa. Hal ini disampaikan kepala desa kepada Presiden saat acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, pada Kamis (25/7/2018) di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.


Dalam acara tersebut Presiden memberikan arahan kepada sekira 2000-an kepala desa (Kades) yang hadir.

Presiden kemudian mengundang kepala desa untuk menyampaikan kesulitan terutama dalam hal dana desa. Pada kesempatan itu, beberapa Kades mengeluhkan sulitnya membuat SPJ.

Kepala Desa Kemloko, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Yasmudi mengaku, kesulitan menyusun SPJ karena sangat tebal dan banyak. "Sulitnya itu tebal sekali SPJ-nya itu. Bukunya itu sangat tebal sekali dan perinciannya itu sukar sekali," ujarnya.

Setelah itu, giliran Hari Wibowo, Kepala Desa asal Ceper, Kabupaten Klaten yang maju ke depan. Ia pun mengaku mengalami kesulitan dalam menyusun SPJ, salah satunya karena sebagian besar warga desa tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Yang pertama masalah pajak, karena kita memberdayakan masyarakat desa kadang kan tidak punya NPWP padahal kan semua bantuan harus kena pajak. Sehingga toko enggak mau memberikan harga setelah pajak PPN dan PPh. Sehingga kepala desa harus minta nota kosong," keluhnya.

Selain itu, ia pun mengaku kesulitan dalam hal perencanaan yang tidak sesuai dengan realisasi. Hal ini menurutnya dikarenakan Sumber Daya Manusia di desa yang masih kurang memahami hal tersebut.

Contoh kongkrit, lanjut Hari Wibowo, mungkin di Tim Pengelola Kegiatan (TPK) itu standarnya tidak seperti yang diharapkan. “Dalam merencanakan itu kadang dengan realisasi ada yang lebih, ada yang kurang. Untuk meng-SPJ-kan itu yang sulit, Pak. Misalnya direncanakan 40 sak, ternyata penggunaannya cuma 20 sak, nanti pengaplikasian dalam sistem Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) itu yang sulit. Itu yang kedua," tuturnya.

Sama halnya dengan Yasmudi, Hari pun mengeluhkan masalah tebalnya lampiran SPJ. Ia pun merasa kerepotan dengan biaya dan administrasinya.

"SPJ itu sampai tebalnya bukan main padahal biaya penjilidan dan pemfotokopian itu sering tidak dianggarkan. Kalau tingkat desa kayaknya enggak masuk akal. Kerepotan administrasinya," ucapnya.

Mendengar keluhan para kades tersebut, Presiden pun mengatakan, akan mengevaluasi format SPJ dana desa yang dianggap rumit oleh para kepala desa.

"Ya _nangkep_ semua saya, memang kelihatannya sangat sulit. Nanti akan coba saya selesaikan agar lebih sederhana sehingga akan memudahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian," kata Kepala Negara. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda