sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

Olah Raga

» » KPK Usul Keluarkan Delik Korupsi dari RUU KUHP

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri menerima pimpinan KPK
Jakarta, Larast Post – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar delik korupsi dikeluarkan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang saat ini sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Usulan itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo, saat pertemuan pimpinan KPK dengan Presiden Joko Widodo, pada Rabu (4/72018) siang, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Hadir pada kesempatan itu, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode Muhammad Syarif. 

Agus menyebutkan, KPK menyampaikan beberapa antara lain mengusulkan lebih baik delik korupsi di luar KUHP. “Kami  sampaikan mengenai risiko yang besar dan insentifnya tidak kelihatan untuk pemberantasan korupsi,” ujarnya kepada wartawan usai pertemuan pimpinan KPK dengan Presiden Jokowi.

Lebih lanjut ia menyebutkan, selain delik korupsi, KPK juga mengusulkan sejumlah hal lain, seperti delik narkoba, teroris dan HAM akan lebih bagus jika di luar KUHP. 

“Kalau sebenarnya itu dikeluarkan dari RUU KUHP ini bisa cepat segera ini kodifikasinya. Oleh karena itu, tim pemerintah akan mempelajari lagi,” jelas Agus.

Menurutnya, sejak awal KPK sudah duduk dengan pemerintah untuk membahas masalah RUU KUHP.

Disebutkan, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para menteri terkait agar deadline (batas akhir) pembahasan RUU KUHP dibebaskan. “Jadi yang tanggal 17 Agustus itu tidak. nanti disusun dengan mendapat masukan dari kami, dan kemudian sedapat mungkin masukan ditampung sehingga tidak ada lagi keberatan dari KPK,” ungkap Agus.

Agus menegaskan, deadline pembahasan RUU KUHP diundur dan tidak ditentukan tanggalnya. Kemudian disusun lagi dengan menerima dari KPK. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda