sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

Jadwal PD 2018

Update Hasil Pertandingan Piala Dunia 2018

Klasemen Piala Dunia 2018

» » KPU Laporkan Perkembangan Pemilu ke Presiden

Komisioner KPU usai bertemu Presiden Jokowi
Jakarta, Larast Post - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/7/2018) siang.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, dalam pertemuan itu, pihaknya melaporkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

“Terkait dengan Pilkada, seluruh tahapan telah dilaporkan KPU mulai dari proses pelaksanaannya, data pemilihnya, hambatannya, tantangannya, termasuk terakhir sekarang yang sedang berproses yaitu sengketa di Mahkamah Konstitusi. Semua kita sudah laporkan detailnya,” ujar Arief, kepada wartawan usai bertemu Presiden, pada Rabu (11/7/2018) siang, di Kantor Presiden, Jakarta.

Terkait dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres, menurut Arief, KPU melaporkan beberapa yang sudah dikerjakan tahapannya, misalkan pemutakhiran data pemilih, pembentukan penyelenggara pemilu, sampai dengan PPLN yang di luar negeri.

Kemudian penyiapan proses pendaftaran bakal calon anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta persiapan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Ia menyebutkan, pihaknya juga melaporkan bahwa sampai dengan hari ini, Rabu (11/7/2018) hari ke-8 dari total 14 hari yang disediakan untuk pendaftaran bakal calon, belum satu pun partai politik mendaftarkan ke KPU untuk calon DPR RI.

Selain itu, lanjut Arief, KPU melaporkan beberapa hal yang sekarang sedang dihadapi. Pertama terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemilu yang sebetulnya itu sudah digunakan sejak pemilu-pemilu sebelumnya tetapi untuk pemilu yang sekarang tantangan KPU semakin besar semakin beragam semakin rumit terhadap proses ini.

“Jadi kami sampaikan bahwa kami tidak bisa menyelesaikan persoalan itu sendiri maka kami butuh bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang punya keahlian di bidang ini,” ungkapnya.

KPU juga melaporkan beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pelaksanaannya bisa menemui hambatan di lapangan. Misalnya, kewajiban penggunaan KTP elektronik.

Arief menegaskan, bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bisa menjadi pemilih diwajibkan mempunyai KTP elektronik. Sementara proses KTP elektronik itu sampai hari ini belum selesai 100 persen.

Disebutkan, KPU masih punya waktu sampai dengan bulan Desember 2018. Arief menyatakan, memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat. “Presiden memberi pesan, kerja sama antara pemerintah dan juga masyarakat sebagai pemilih itu penting. Jadi dua-duanya harus aktif sehingga proses sampai dengan Desember 2018 bisa selesai 100 persen,” jelasnya.

Lebih lanjut Arief mengatakan, KPU menyampaikan beberapa alternatif andaikan proses itu masih menemui kendala sampai dengan Desember 2014. 

Pemerintah, kata Arief, seperti yang disampaikan Presiden, siap untuk mendukung KPU mulai dari SDM, anggaran, termasuk juga kerja sama dengan beberapa lembaga terkait.

Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (her, sg, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda