sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Agraria

Regional

Hukrim

Laras Jatim

Bisnis

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Selebrity

Pendidikan

Olah Raga

Jadwal PD 2018

Update Hasil Pertandingan Piala Dunia 2018

Klasemen Piala Dunia 2018

» » NCW Dukung Pemerintah Bela Pemegang Sertipikat

Ketua Umum NCW C Herry SL
Jakarta, Larast Post – Pemerintah berencana memberikan pembelaan hukum kepada pemegang sertipikat tanah, jika setelah lima tahun sertipikat terbit ada pihak yang menggugat.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Network for Corruption Watch (NCW) C Herry SL menyatakan, dukungannya atas rencana pemerintah tersebut.

Menurutnya, rencana pemerintah memberikan pembelaan hukum kepada pemegang sertipikat tanah akan menumbuhkan rasa aman bagi masyarakat pemilik sertipikat, dari gugatan pihak lain. “Saya kira kebijakan itu patut kita apresiasi,” ujarnya kepada Larast Post, pada Kamis (12/7/2018) di Sekretariat NCW di bilangan Jakarta Timur.

C Herry SL menyebutkan, rencana pemerintah memberikan pembelaan, menunjukan konsistensi dan tanggung jawab pemerintah atas dokumen yang telah diterbitkannya. 

“Selain itu juga menunjukan bahwa Negara hadir untuk mengantisipasi masyarakat dari sengketa tanah,” ungkap pegiat anti korupsi yang juga pemerhati agraria ini.

Selama ini, lanjut C Herry SL, sering terjadi pemegang sertipikat tanah digugat meski telah memiliki sertipikat selama puluhan tahun. 

“Ironisnya, pemegang sertipikat sering kalah oleh penggugat pemegang girik. Ini salah satunya karena minimnya pembelaan dari pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut C Herry SL mengatakan, hal lain yang menjadi momok bagi pemegang sertipikat adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sebelumnya Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan tersebut, lanjut C Herry SL, diantaranya memberikan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk membatalkan sertipikat tanah tanpa putusan pengadilan.

“Akibatnya ada sertipikat tanah yang diterbitkan tahun 2000 dibatalkan oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun 2016, tanpa ada putusan pengadilan,” ungkapnya.

Menurut C Herry SL, semestinya kewenangan Kementerian ATR/BPN membatalkan sertipikat tanpa putuan pengadilan, dibatasi waktu tertentu. Misalnya hanya atas sertipikat yang diterbit baru 1 atau 2 tahun lamanya.

Negara Akan Bayar

Sebelumnya, Menteri ATR/ BPN Sofyan A. Djalil mengatakan, pemerintah berencana mengubah sistem pendafataran tanah menjadi positif, sehingga jika seluruh daerah sudah terdaftar tanahnya, lima tahun setelahnya sertipikat tanah yang terbit itu, akan pemerintah bela jika terjadi gugatan di kemudian hari.

”Jika dibawa ke pengadilan dan tanah yang sudah bersertipikat tersebut kalah, maka negara akan membayar kepada pihak yang menang dalam perkara tersebut," ujarpnya, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN, pada Rabu (11/7/2018), di gedung DPR RI. (her, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda