sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Oknum Dinas DPKPCK Kab Malang Diduga Main Proyek


Malang, Larast Post - Seorang oknum Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang berinisial Y diduga mengerjakan proyek pengadaan sparepart. 

Hal ini diketahui atas adanya pengakuan dari salah seorang pengguna barang jasa Pemerintah (Kontraktor) di Kabupaten Malang berinisial N.
       
N mengaku bahwa dia telah meminjamkan perusahaannya (CV) kepada pegawai tersebut untuk mengerjakan proyek pengadaan sparepart yang dibidanginya. 

"Iya benar mas, saya telah menyerahkan semua berkas atau persyaratan yang dibutuhkan kepada Y," aku dia.
      
Kepala Bagian (Kabag) Umum DPKPCK Kabupaten Malang belum bisa ditemui untuk dimintai konfirmasi karena sedang rapat dinas. 

Sementara, Sekretaris DPKPCK Wahyudi melalui stafnya, Jumat (6/7/2018) mengaku, kalau dugaan tersebut besar kemungkinan tidak benar. Karena kata dia, aturan untuk mengerjakan proyek pengadaan barang telah menggunakan metode pembelian secara elektronik (e-Purchasing) untuk barang/jasa yang ada dalam e-Katalog, jadi tidak ada Penunjukan Langsung (PL).
      
Guna mengantisipasi dan menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, Ketua Organisasi Malang Media Community (MMC) Bagus Yudistira mengatakan, pihaknya akan terus memonitor persoalan ini. 

"Kami dari MMC akan terus menelusuri permasalahan ini hingga tuntas, apalagi jika benar yang mengerjakan itu adalah oknum PNS, ini sudah sangat jelas telah melanggar aturan hukum dan ada indikasi Korupsi didalamnya," kata Bagus.
      
Jika benar ada oknum PNS di DPKPCK yang mengerjakan proyek tersebut, maka dia akan membuat laporan secara resmi ke kejaksaan Negeri Kepanjen. Karena seorang PNS, kata dia, dilarang untuk terlibat dalam usaha apa pun yang berasal dari anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD.
       
"Sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang displin PNS pada Pasal 4 ayat 2 terdapat 15 poin yang berisi larangan bagi PNS yang memanfaatkan APBD atau APBN, PNS dilarang sama sekali main proyek,” tutup Bagus. (al)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda