sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Pemerintah Usulkan Anggaran PKH Naik

Mensos Idrus Marham
Bogor, Larast Post – Anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2019 akan menjadi dua kali lipat dari anggaran tahun ini sebesar Rp17 triliun. 

Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham mengatakan, kenaikan anggaran PKH tahun 2019 telah diusulkan. “Sesuai arahan Bapak Presiden, anggaran untuk Program Keluarga Harapan itu ditambah jadi 2 kali lipat,” ungkapnya kepada wartawan usai diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Selasa (24/7/2018), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Mensos menyebutkan, jika pada tahun 2018 pemerintah telah mengalokasikan Rp17 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat PKH, pada tahun 2019 mendatang direncanakan pengalokasian anggaran sebesar Rp31 triliun.

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga lainnya, kata Mensos, PKH merupakan program sosial yang paling efektif menekan angka kemiskinan. 

Untuk peningkatan program tersebut, pada 2019 nanti pemerintah akan melakukan perbedaan sistem PKH. “Kalau kemarin ini 2018 itu caranya masih sama rata, 2019 nanti itu tidak lagi sama rata tetapi besaran penerimaan setiap keluarga itu sangat tergantung pada bebannya,”  terang Idrus.

Angka Kemiskinan Menurun

Menteri Sosial menyebutkan, pada pertemuan dengan Presiden, ia juga melaporkan perkembangan terkait dengan hasil survei BPS mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

Menurut Idrus, penurunan angka kemiskinan menjadi 9,82 persen dari 10,12 persen menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan oleh pemerintah sangat sesuai dengan kebutuhan rakyat dan tepat sasaran.

Disebutkan, sinergitas antara kementerian dan lembaga menjadi faktor kedua tercapainya penurunan tingkat kemiskinan tersebut.

“Misalkan adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani KIP, Kementerian Kesehatan (menangani) BPJS, kemudian juga Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria, Kementerian Desa, dan kementerian-kementerian lain betul-betul bersinergi untuk menangani bagaimana peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Idrus menambahkan, faktor yang paling penting, adalah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang turun langsung ke bawah mengecek pelaksanaan program-program pemerintah yang ada.

Tiga faktor inilah, lanjut Mensos, membuat program - program kementerian dilaksanakan secara efektif sehingga punya hasil penurunan angka kemiskinan. (her, sg, ram)








«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda