sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Rapat Paripurna DPRD dan Bupati Malang terhadap 2 Raperda

Rapat paripurna DPRD Kab Malang dengan Bupati Malang tentang dua raperda.

Malang, Larast Post – Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko menyampaikan hasil pembahasan anggota DPRD tentang dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di 
gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jumat (20/7/2018).

Dua Raperda tersebut yakni, Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pajak Daerah dan perubahan atas peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang, Rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
       
Hari Sasongko mengatakan, raperda yang disampaikan tersebut adalah hasil pembahasan yang dilakukan oleh para anggota DPRD bersama dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang. 

Melalui juru bicara DPRD Kabupaten Malang menyampaikan, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai berikut :
1.DPRD Kabupaten Malang menyepakati untuk menghapus jenis pajak sarang burung walet yang potensinya dianggap kurang memadai, dan dimungkinkan untuk tidak dipungut retribusi Daerah. 2. Penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan nilai objek pajak kurang dari Rp 500 juta ditetapkan 0,1  persen.
    
Kemudian, nilai Jual Objek Pajak Rp 500 juta sampai dengan kurang dari Rp1 miliar. ditetapkan 0,111 %. Selanjutnya, untuk nilai Jual Objek Pajak Rp1 miliar. sampai dengan Rp5 miliar ditetapkan sebesar 0,211% serta nilai Jual Objek Pajak di atas Rp5 miliar 0,222 %. 

Selain itu, Perubahan nomenklatur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Sementara, Pajak hiburan tidak dikenakan untuk golf, karena golf merupakan permainan dan 
kewenangan Pemerintah Pusat
        
Sementara, untuk penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan, merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi, begitu juga untuk penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah Provinsi, merupakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi. 

Selanjutnya, raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disampaikan sebanyak 10 BAB, beberapa di antaranya yakni Gambaran Umum Kondisisi Daerah, terkait pemuktahiran data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 
        
Kemudian pada BAB III, tentang Gambaran pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan yang meliputi, Pemuktahiran Gambaran pengelolaan keuangan Daerah dan kerangka pendanaan. Pada BAB IV yakni, Analisis isu-isu Strategis yang membahas tentang penajaman analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan. 
      
Selain itu, juga isu Internasional antara lain; 

A. Sustainable Development Goals (SDG’s)
B. Ancaman krisis ekonomi global
C. Antisipasi perubahan iklim global (global warming/climate 
change) dan isu atau Kebijakan Nasional serta isu atau Kebijakan Provinsi Jawa Timur. 
        
Sedangkan untuk penajaman tujuan, indikator tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan target, disusun pada BAB V antara lain, Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, RPJMN, Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Tahun 2017-2021, serta merubah tujuan dan Indikator tujuan yang semula 8 tujuan dengan 8 Indikator tujuan menjadi 7 tujuan dengan 9 

Indikator tujuan dan mengubah sasaran dan Indikator sasaran yang semula 15 Sasaran dengan 25 Indikator Sasaran, menjadi 35 Sasaran dengan 41 Indikator Sasaran. 
      
Juru bicara DPRD Kabupaten Malang mengatakan, Perubahan RPJMD Kabupaten tersebut berdasarkan atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016, tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah, yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Malang untuk merevisi RPJMD sesuai Perda Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016.
       
Di akhir penyampaiaannya, juru bicara DPRD Kabupaten Malang memberikan catatan khusus kepada Perangkat Daerah, untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah. 

Bupati Malang Dr. H Rendra Kresna mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama pada anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang beserta tim Raperda, yang mana telah bekerja keras untuk melakukan pembahasan-pembahasan demi kesempurnaan 2 Raperda tersebut. 
       
Rendra menyampaikan, untuk 2 raperda yang telah disampaikan DPRD Kabupaten Malang tersebut, atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, dirinya menyatakan sepakat dan setuju adanya perubahan pada beberapa aturan di antaranya, perubahan nomenklatur OPD, pajak kegiatan Golf karena merupakan obyek pajak pusat, serta harga dasar mineral bukan logam dan Batuan, Nilai Perolehan Air (NPA) dan sarang burung walet, karena potensinya yang tidak memadai. 

Sedangakan, untuk penyesuaian tarip PBB Perdesaan dan Perkotaan juga perlu dilakukan dan perlu disisipkannya pasal baru pada ketentuan khusus PBB, ujar Rendra. Sehingga, dapat diberikan stimulus berupa pengurangan pokok ketetapan pajak, kata Rendra. 
      
Selain itu, tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang, juga dapat disampaikan substansi, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Mendagri nomor 061/2911/SJ tahun 2016, yang mana mengharuskan Pemkab Malang merevisi RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
        
Hal tersebut bertujuan untuk menyelaraskan dan menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan akuntabilitas pelaporannya. Mengingat telah terjadi perubahan mendasar dalam kewenangan dan struktur Perangkat Daerah.

Dia mengucapkan terima kasih atas dukungan positif dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malang, yang telah menguras energi dan pikiran dalam menyusun dan menyampaikan usulan kepada Pemkab Malang, untuk melakukan Perubahan atas 2  Perda tersebut.
       
“Mudah-mudahan dua raperda ini tidak bersinggungan lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lain, serta dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, sekaligus bisa menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Malang,” tutup Rendra. 

Hadir pada rapat Paripurna ini Wakil Bupati (Wabup) Malang Drs. H. M Sanusi, wakil Ketua dan para anggota DPRD, para anggota Forkopimda, staf ahli Bupati Sekretaris Daerah (Sekda), Ketua dan anggota tim penggerak PKK serta para insan pers dan perangkat daerah lainnya. (ed/al)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda