sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Pendidikan

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Tingkatkan Pelayanan, Kementerian ATR/BPN Gandeng BSSN

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Ketua BSSN Djoko Setiadi saat menandatangani MoU
Jakarta, Larast Post – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada Senin (16/7/2018), di Aula Prona Lantai 7 Gedung Kementerian ATR/BPN.

MoU tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik, ditandatangani oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dan Kepala BSSN, Djoko Setiadi.

Sementara PKS tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian ATR/BPN ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dan Sekretaris Utama BSSN, Syahrul Mubarak

Seperti dikutip dari rillis Kementerian ATR/BPN, saat ini Kementerian ATR/BPN terus melakukan upaya peningkatan layanan pada masyarakat dengan menerapkan sistem sertifikat elektronik dalam rangka wujudkan Pemerintahan yang baik, aman dan efisien. 

Untuk menjamin keamanan sistem elektronik itu, diperlukan layanan keamanan berupa autentikasi dan integritas data dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Sofyan A. Djalil mengatakan, perlu diselenggarakan pelayanan informasi pertanahan dengan mudah, cepat dan biaya rendah yang bisa dilakukan secara sistem elektronik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.

Sofyan mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2017 beban kerja Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia untuk tanda tangan dilakukan secara manual berkisar sebanyak lebih kurang 14.849 sertipikat setiap harinya dan produk Sertipikat Hak Atas Tanah yang dihasilkan masih dalam format kertas. 

Menurutnya, salah satu layanan pertanahan yang bersifat online berupa dokumen elektronik perlu dijamin autentikasinya serta penggunaan Tanda Tangan Elektronik atau Digital Signature secara bertahap pada produk-produk pertanahan. “Hal-hal tersebut dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan pertanahan,” ujarnya.

Sementara itu, Djoko Setiadi mengatakan, dalam melaksanakan pelayanan publik bidang pertanahan, BPN harus responsif terus berupaya menanggapi keluhan, tuntutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga proses pelayanan adminsitrasi pertanahan dapat dilakukan dengan baik dan akuntabel.

Kerja sama ini dalam rangka mengembangkan dan mengamankan siber dan sandi, memanfaatkan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik Kementerian ATR/BPN. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi, yang mendukung penerapan sertifikat elektronik pada layanan pemerintah. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda