sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Diduga Tak Berizin, Pemkab Bogor Diminta Sidak Pembangunan Rumah Sakit

Proyek pembangunan RS swasta yang diduga belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Bogor, Larast Post - Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang mutlak bagi setiap daerah dalam mendukung program nawa cita era kepemimpiann Presiden Joko Widodo.

Namun hal itu tetap harus melalui prosedur yang berlaku, seperti perijinan, tata ruang dan koridor lainnya yang menjadi tata tertib pedoman pembangunan baik pedesaan maupun kota.

Adanya sejumlah aktivitas pembangunan yang diduga tak mengantongi izin di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor seyogyanya diawasi bahkan ditindak petugas yang berwenang.

Seperti proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) 4 lantai yang berlokasi di RT 06 RW 07, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, yang masih dalam proses pembangunan diduga kuat tak mengantongi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Miris, hal itu tanpa adanya penindakan tegas dari Aparatur Pemerintah setempat dan bahkan terkesan dibiarkan bebas berdiri tanpa mengindahkan aturan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan di lapangan pemilik bangunan tersebut merupakan saudara dari ketua salah satu organisasi kepemudaan di Kabupaten Bogor.

Hal itu pun menuai kritikan keras, seperti yang dilontarkan Ketua Patriot Garuda Nusantara (PGN) kabupaten Bogor, Hadi Wibowo. "Ironis, bangunan yang sudah berbulan-bulan lalu dikerjakan tanpa mengantongi izin itu, bebas berdiri tanpa tegoran dari pemerintah wilayah baik pihak Kelurahan ataupun Kecamatan setempat," ucap Hadi.

Hadi menegaskan, seharusnya Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) menyadari akan tupoksinya sebagai penegak perda. "Setahu saya informasi ini sudah sebulan yang lalu diberitahukan ke mereka (petugas_red), namun sampai saat ini tidak (ada) surat pemanggil atau penyegelan terhadap bangunan RS tersebut,” ujarnya kepada wartawan belum lama ini.

Hadi menambahkan, ternyata aktivitas pembangunan RS tersebut dikeluhkan juga warga sekitar khususnya RT 06, RW 07, kelurahan Tengah, karena menimbulkan kebisingan dan ketertiban. Tak hanya itu warga pun mengkhawatirkan soal pembuangan limbah RS bila telah beroperasi.

“Sudah jelas-jelas Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Juga Peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 soal pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan,” imbuh Hadi.

Hadi pun menuding, pemilik RS menghiraukan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.

Ketua PGN meminta Lurah dan Camat setempat koordinasi dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor bagian pengawasan lingkungan dan koordinasi dengan Satpol PP untuk diberikan peringatan. "Kalau peringatan tidak diindahkan segera segel dan kami akan tetap awasi," pinta Hadi dengan nada tinggi.

Lain hal dengan Ketua FKPPI Kabupaten Bogor, Marcellinus Nur Sombaliga, menjelaskan, perihal perizininan RS swasta berlantai 4 itu, tidak ada membackup atau ikut dalam pengurusan. Namun Marcellinus mengakui, jika hal itu terjadi, ada oknum yang membawa organisasi terkait aktivitas pembangunan RS swasta tersebut yang belum mengantongi izin.

Bahkan Marcel Nur kecewa, belakangan ini terhembus kabar tidak sedap, di mana ada oknum yang menjual nama GM FKPPI untuk membackup pembangunan yang belum mengantongin izin, terutama pembangunan RS swasta tersebut.

“Sakit kuping saya mendengar bahwa di balik pembangunan yang bermasalah dengan perizinan pasti di backup sama GM FKPPI, padahal itu tidak benar, itu oknum,” tegasnya ketika dikonfirmasi tentang hal itu. (Vik)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda