sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

INFO BOLA

» » DPRD dan Bupati Malang Tandatangani Nota Kesepakatan


Malang, Larast Post - Bupati Malang bersama Ketua DPRD Malang Tandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan tahun anggaran 2018, di gedung DPRD Malang, Kamis (9/8).

Juru bicara DPRD Amarta Faza mentakan, perubahan anggaran 2018 itu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, tentang tata tertib DPRD serta sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah.

"Laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD Dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 tersebut, adalah hasil pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Malang," ucap Amarta, Kamis (9/8). 

Amarta juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang, yang telah berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan tersebut tepat waktu. Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) APBD ini, diharapkan bisa sinkron dengan program susulan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Sehingga dapat diakomodir dan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, serta dapat mengevaluasi pendapatan Daerah yang melebihi atau yang belum memenuhi target.

Perubahan atas KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 menurutnya, tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Pedoman pelaksanaannya, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga, dimungkinkan tahapan selanjutnya untuk dilaksanakan Perubahan APBD melalui mekanisme yang telah ditentukan.ujar Faza.

Terkait perubahan APBD, lanjut Amarta, secara berurutan  yang harus dilalui adalah disusun KUPA dan PPAS  Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. Hal itu sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD pada tahun berjalan. 

Adapun penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi.

1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.
2.Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
4.Keadaan darurat.
5.Keadaan luar biasa.

Sementara, KUPA PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 yang disusun bertujuan, untuk memberikan landasan bagi penyusunan PPAS perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja Daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2018. 

Masih menurut Faza, mencermati Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Tahun Anggaran 2018, harus sejalan dengan tema Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2018 yakni “Memacu Pertumbuhan Ekonomi Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup” dengan 5 prioritas pembangunan.

Kelima prioritas dimaksud antara lain, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar, Penurunan Angka Kemiskinan melalui Pembangunan Ekonomi Lokal.

Optimalisasi Potensi Pariwisata, Peningkatan upaya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ketangguhan dalam Menghadapi Bencana serta Peningkatan Inovasi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. 

Untuk itu, pada dasarnya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, pada saat pembahasan DPRD bersama Badan Anggaran Daerah dan tim Anggaran Pemerintah Daerah, tidak terjadi perubahan yang substansial dari asumsi Kebijakan Umum Anggaran pada awal tahun. 

Secara prinsip, Badan Anggaran menilai bahwa Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018, dapat disetujui dalam Rapat Paripurna kali ini.

"Untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan DPRD Kabupaten Malang. Semoga apa yang telah kita lakukan, dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang sebagaimana yang kita harapkan," tutup Faza.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Malang Dr.H Rendra Kresna dalam sambutannya menyampaikan, terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada anggota Badan Anggaran DPRD bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah membahas Anggaran Pemerintah Daerah, sebagaimana telah disampaikan oleh juru bicara DPRD Kabupaten Malang. Sehingga pada hari ini kata Rendra, dapat disetujui untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah disepakati ini, akan digunakan sebagai acuan bagi Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran, guna penyusunan Renja dan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah, sebagai bahan untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, ujar Bupati dua periode itu. 

Dirinya menambahkan, KUPA dan PPAS Perubahan APBD yang telah dilakukan pada suasana demokratis dan produktif, antara eksekutif dan legislatif, dalam rangka evaluasi bersama guna menghasilkan kebijakan umum dan prioritas anggaran yang akan diimplementasikan hingga akhir Tahun Anggaran 2018 ini, antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Malang, telah ada kesamaan pandang. 

"Dengan segala upaya yang kita lakukan bersama ini, semoga dapat lebih memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang," pungkas Rendra.(ed)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda