sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Pendidikan

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Indonesia dan Jepang Percepat Penyelesaian General Review IJEPA


Tokyo, Larast Post - Dalam rangka mempercepat  penyelesaian  General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (GR IJEPA), delegasi Indonesia dan Jepang kembali bertemu untuk melanjutkan perundingan GR IJEPA melalui Pertemuan ke-8 Komite Bersama (JCM-8) pada 8-10 Agustus 2018 di Tokyo, Jepang.

“Pertemuan   JCM-8   di   Tokyo   ini   merupakan   perwujudan   komitmen   kedua   negara   untuk melanjutkan sekaligus mempercepat penyelesaian GR IJEPA sebagaimana workplan yang telah disepakati pada Pertemuan JCM-7 di Bali pada Maret 2018 lalu,” jelas Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional selaku Ketua Tim Perunding Indonesia untuk GR IJEPA, Iman Pambagyo, seperti dikutip dari siaran pers Humas Kemendag RI, Jumat (10/8).

Rangkaian pertemuan JCM-8 ini dilaksanakan secara paralel dengan tujuh pertemuan Sub Komite antara lain perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, ketentuan asal barang (ROO), perpindahan  orang  perseorangan  (MNP),  kerja sama  dan  pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pertemuan informal isu perbaikan lingkungan usaha dan peningkatan kepercayaan bisnis.

Iman menyatakan optimis bahwa peningkatan perdagangan dan investasi dua arah yang optimal berdasarkan  prinsip  berkesinambungan  dan  saling  menguntungkan  dapat  tercapai  apabila  GR IJEPA ini dapat diselesaikan.

Sebagaimana diketahui, upaya perluasan akses pasar produk potensial merupakan fokus utama Indonesia dalam GR IJEPA khususnya pada sektor perikanan, industri, pertanian, dan kehutanan. Selain itu, pada kesempatan ini, Indonesia menjelaskan proposal kerja sama baru kepada pihak Jepang yang diharapkan bersifat  “win-win” bagi kedua negara, diantaranya  di bidang industri manufaktur dan tekstil, UKM logam dan permesinan, pertanian, serta SDM tenaga kesehatan.

Dalam pertemuan ini, Indonesia juga membahas isu kelapa sawit dan memperjuangkan agar sertifikasi kelapa sawit Indonesia atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dapat diakui oleh Pemerintah Jepang.

Terkait pembahasan perdagangan barang, kedua delegasi membahas revised requests yang telah dipertukarkan sebelumnya pada Agustus 2018. “Pertukaran revised requests yang telah dilakukan Indonesia dengan Jepang merupakan perbaikan dari initial requests Indonesia sebelumnya yang mencakup sejumlah pos tarif prioritas produk potensial Indonesia yang diharapkan dapat memperoleh akses pasar yang lebih besar di Jepang dan disaat yang bersamaan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perundingan akses pasar perdagangan barang,” jelas Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan sekaligus Ketua Tim Perunding Indonesia untuk Perdagangan Barang GR IJEPA, Ni Made Ayu Marthini.

Dengan demikian, lanjut Made, diharapkan Jepang dapat memberikan akses pasar yang berarti, kredibel, dan berimbang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang dapat menguntungkan bagi kedua Negara.

Sementara itu pembahasan pada Sub Komite Perdagangan Jasa meliputi perluasan dan pendalaman   komitmen   kedua   pihak   di   sejumlah   sektor   jasa.   Sementara   di   Sub   Komite Perpindahan Orang Perseorangan, Indonesia juga memperjuangkan pengembangan penempatan tenaga kerja Indonesia di Jepang, khususnya untuk membahas proposal Indonesia untuk memperluas kesempatan/jabatan kerja di pasar Jepang di bidang industri pariwisata (hospitality).

Indonesia dan Jepang juga melanjutkan pembahasan dan bertukar pandangan terkait usulan penyempurnaan perjanjian IJEPA di bidang investasi dan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh masing-masing Sub Komite terkait. Untuk melanjutkan pembahasan, kedua negara sepakat untuk melaksanakan Pertemuan Komite Bersama berikutnya pada bulan September 2018 di Indonesia.

Sekilas General Review IJEPA

IJEPA ditandatangani di Jakarta pada 20 Agustus 2007 dan berlaku efektif pada 1 Juli 2008. Berdasarkan amanat pasal 151 Perjanjian IJEPA, Indonesia dan Jepang dapat melakukan General Review implementasi dan operasionalisasi perjanjian pada tahun ke-5 sejak dimplementasikan.

Pertemuan awal (preliminary meeting) pembahasan General Review IJEPA dilaksanakan di Jakarta pada  12  September  2014  dan  pertemuan  ke-7 dilaksanakan  pada  28−30  Maret  2018 di  Bali, Indonesia. General Review IJEPA merupakan momentum yang baik untuk merundingkan kembali perluasan akses pasar kedua negara, serta peningkatan kerja sama ekonomi yang lebih luas. Penyelesaian General Review IJEPA pada tahun 2018 diharapkan dapat menjadi salah satu capaian di bidang ekonomi dalam peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang yang jatuh pada tahun ini.(sg, wan)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda