sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Komnas Anak Minta Pemerintah Larang Iklan Rokok


Jakarta, Larast Post – Pada 23 Juli 2018 diperingati sebagai Hari Anak Nasional (HAN). 

Menurut Sudibyo Markus, Dewan Penasehat Indonesia Institute for Social Development (IISD), pemerintah kerap melakukan deklarasi-deklarasi perlindungan anak dari zat adiktif rokok. 

Namun sayangnya, sambungnya,  hingga saat ini tidak terlihat langkah tegas dari pemerintah yang dapat menjamin perlindungan anak dari zat adiktif rokok tersebut.

“Sering kita lihat bahwa iklan dan promosi produk rokok saat ini telah melewati batas sehingga menjadi ancaman yang dapat merusak generasi muda bangsa. Dan pemerintah harus melakukan langkah kongkrit melarang iklan dan promosi rokok  tersebut,” ujarnya dalam jumpa pers yang digelar IISD, Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).

Dia menambahkan, hal ini disebabkan pada saat ini salah satu permasalahan hidup, tumbuh dan kembang anak adalah ancaman zat adiktif rokok pada anak.

“Anak merupakan target pasar dan satu-satunya sumber perokok pengganti yang menjamin keberlangsungan dan perkembangan Industri Rokok. Salah satu strategi industri rokok untuk  menjerat anak-anak menjadi perokok adalah melalui iklan dan promosi rokok dengan materi iklan yang merangsang anak untuk merokok. Oleh karenanya, membiarkan  dan atau membolehkan iklan dan promosi rokok sama saja dengan membiarkan anak-anak menjadi perokok. Industri rokok ini merupakan benalu dalam pembangunan bangsa ini,” ujar Sudibyo.

Hafiz Syafaaturahman, Sekretaris Jenderal IPM,  menyampaikan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan IPM di 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Banten, Yogyakarta, dan Surabaya terkait iklan rokok terhadap anak dan remaja dengan sampel berusia 9-20 tahun, menunjukan bahwa terdapat 42% anak pada usia 14-17 tahun sebagai pengguna  rokok, selanjutnya 22% anak dengan usia 7-9 tahun juga aktif menggunakan rokok. 

Selain itu, tukasnya, hasil penelitian ini juga menunjukan data bahwa 67% anak dan remaja mengenal rokok  dari teman, dan sisanya dari iklan rokok di televisi, sponsorship dan lain-lain. 68,91% responden mengaku terpengaruh dengan tayangan iklan rokok dan sebesar 31% responden menyatakan bahwa iklan rokok cukup  menarik. 

Hal ini menjadi kehawatiran IPM bahwa jangan sampai generasi muda bangsa rusak karena rokok. Oleh karena itu, urainya, IPM turut serta dalam menangani isu-isu bahaya iklan rokok  bagi generasi muda bangsa, dan diharapkan adanya tindakan preventif. 

Hery Chariansyah, Ketua Dewan Pengawas Komisi Nasional Perlindungan Anak menyampaikan, dalam semangat HAN, sudah saatnya pemerintah melakukan kerja, kerja, kerja yang bersifat substantif, salah satunya dengan memberikan perlindungan maksimal  bagian ak dari zat adiktif rokok.

Lebih lanjut, Hery mengatakan bahwa saat ini pemerintah dan DPR RI tengah melakukan pembahasan perubahan Undang-Undang tentang Penyiaran. Di mana salah satu pasalnya mengatur tentang penyelenggaraan iklan dan promosi rokok di media Penyiaranya kni Televisi dan Radio. 

Dalam kesempatan ini, cetusnya, sudah seharusnya pemerintah bersama DPR melahirkan kebijakan yang melarang iklan dan promosi rokok di televisi dan radio. Karena  iklan dan promosi rokok hanya menguntungkan bagi industri saja dan tidak ada untungnya bagi bangsa ini bahkan merugikan karena terbukti secara positif dapat mempengaruhi dan mendorong perilaku merokok anak.
Dengan demikian pelarangan iklan dan promosi rokok dalam perubahan UU Penyiaran dapat menjadi tolak ukur apakah pemerintah dan DPR lebih peduli terhadap perlindungan anak dari zat adiktif rokok dan masa depan bangsa atau tunduk terhadap kepentingan industry rokok.

Berdasarkan hal tersebut, IISD, Komisi Nasional Perlindungan Anak, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah meminta komitmen pemerintah dalam melindungi anak-anak dari bahaya zat adiktif rokok dan tidak membiarkan anak-anak Indonesia menjadi perokok, melalui beberapa hal : Menyelesaikan revisi UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang didalamnya mengatur pelarangan iklan dan promosi rokok di televisi dan radio. Dan menjadikan kebijakan pelarangan iklan rokok di kabupaten/kota sebagai persyaratan utama dan wajib dalam penetapan Kabupaten/Kota Layak Anak. (vid/ginting)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda