sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

Olah Raga

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

Feature

» » Pemerintah Tempuh Kasasi atas Putusan PT Palangkaraya


Presiden Jokowi didampingi Ketua KWI, Mensesneg, dan Seskab menyampaikan keterangan pers, di kantor pusat KWI, Jakarta, Jumat (24/8) pagi
Jakarta, Larast Post – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati setiap putusan pengadilan, termasuk putusan Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Presiden Jokowi menegaskan, menghormati putusan PT Palangkaraya, Kalteng yang memvonis Presiden bersama empat menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.

“Sekali lagi, kita harus menghormati setiap putusan yang ada di wilayah hukum di pengadilan. Harus kita hormati,” saat ditanya wartawan usai mengunjungi kantor pusat KWI, di kawasan Menteng, Jakarta, pada Jumat (24/8/2018) pagi.

Sebelumnya Presiden Jokowi juga menyatakan hal yang sama, kepada wartawan usai bertemu dengan pengurus PP Muhammadiyah, di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (23/8/2018). Presiden mengingatkan, masih ada upaya hukum yang lebih tinggi lagi, yaitu kasasi. “Ini negara hukum,” tegasnya.

Putusan PT Palangkaraya yang diketok majelis hakim pada Kamis (23/8/2018) itu sendiri menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya, yang mengabulkan gugatan warga (citizen law suit) yang diajukan para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah terkait kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

Dalam putusan itu, Presiden dihukum untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat, yang berupa tujuh peraturan pemerintah.

Kebakaran Hutan Turun 85 Persen

Presiden mengatakan, kebakaran hutan sekarang ini sudah turun lebih dari 85 persen dibandingkan saat-saat yang lalu. 

Ia meyakinkan, bahwa sistem penegakan hukum, pengawasan di lapangan, kemudian keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai kebakaran hutan dan lahan sangat tegas sekali, termasuk pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) juga arahnya ke sana semuanya. “Saya kira kita sudah berupaya sangat serius dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa penanganan kebakaran hutan tidak hanya dilakukan di Kalimantan, tapi di seluruh tanah air. “Saya rasa dalam 4 tahun ini sangat serius, habis-habisan baik dengan membentuk Badan Restorasi Gambut, kemudian mengeluarkan Inpres mengenai penanganan kebakaran sehingga bisa terintegrasi dengan baik,” terangnya. (her, sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda