sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Rakornas Peningkatan Kapasitas PPNS

Sofyan Djalil saat menyampaikan arahan pada peserta Rakornas
Bogor, Larast Post – Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang

Pelatihan digelar selama 4 hari, mulai dari Senin (30/7/2018) hingga – Kamis (2/8/2018), di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian ATR/BPN, diikuti oleh sebanyak 186 PPNS.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan, dahulu Indonesia memiliki banyak situ, diantaranya merupakan peninggalan Belanda, karena Belanda banyak membangun situ terutama di wilayah Jakarta, agar saat musim panas daerah tidak kekeringan.

Sofyan menyayangkan, situ itu kini banyak yang berubah fungsi karena maraknya alih fungsi dengan melanggar perizinan. "Kini banyak dari situ tersebut sudah tidak berfungsi lagi karena maraknya pelanggaran izin,” ungkapnya. 

Demikian juga daerah aliran sungai kurang terpelihara, seperti misalnya sungai Citarum. “Sungai Citarum yang saat ini menjadi sorotan Pak Presiden. Sekarang Citarum seperti tempat sampah karena banyaknya orang yang membuang sampah di sungai tersebut," ujar Sofyan.

Sofyan menjelaskan, saat ini banyak sekali izin yang diberikan serta Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang dikeluarkan tidak efektif karena maraknya pelanggaran tata ruang. "Kita tidak punya standar serta lemah di enforcement," jelasnya.

Untuk memperbaiki pelanggaran tersebut, lanjut Sofyan, di sinilah peran PPNS menjadi sangat krusial. 

Ia menegaskan, PPNS merupakan komponen PNS namun memiliki kelebihan yakni menyidik pelanggaran perizinan tata ruang. "Selain itu, tugas dari PPNS perlu melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan maupun instansi terkait agar dapat mempermudah pelaksanaan tugas," tegasnya.

Menurut Sofyan, hingga saat ini PPNS telah memasang 162 plang di seluruh Indonesia dan terus melakukan audit terhadap penataan ruang di setiap Kabupaten/Kota. 

"Tidak perlu mememasukkan orang ke dalam penjara walaupun saya lihat hukuman juga perlu agar membuat para pelanggar jadi jera. Namun, saya sarankan agar kita melakukan pendekatan yang berbeda," ucapnya.

Namun Sofyan menyadari, kendati PPNS memiliki tugas yang sedemikian berat, mereka tidak memiliki struktur kelembagaan yang jelas. 

Untuk itu, ia telah memikirkan bagaimana agar dibuatkan unit kerja khusus PPNS di tingkat Kantor Wilayah BPN Provinsi. "Ini nantinya saya harapkan dapat menjadi wadah setiap PPNS agar dapat berkoordinasi disertai dukungan terhadap program kerja," ucap Sofyan.

Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2009 hingga tahun 2017, telah mencetak 777 orang PPNS Penataan Ruang yang tersebar di seluruh Indonesia. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda