sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukrim

Peristiwa

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

Olah Raga

LARAS JABAR

Bisnis

Pernak Pernik

» » APEC Leader’s Summit di PNG, Kodam XVII Siap Dukung Keamanan Perbatasan

Kasdam XVII/Cenderawasih  Brigadir Jenderal TNI I Nyoman Cantiasa
Papua, Larast Post - Hubungan kerjasama Indonesia dan Papua New Guinea  (PNG) kedepan akan semakin intens sehubungan dengan negara PNG akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan APEC Leader’s Summit 2018 (Asia Pasifik Economic Coorperation) di Port Moresby pada bulan Nopember 2018 mendatang. 

Hal tersebut disampaikan Atase Pertahanan (Athan) RI di PNG Kol Inf Anggara Sitompul pada kesempatan silaturahmi dengan Kasdam XVII/Cenderawasih  Brigadir Jenderal TNI I Nyoman Cantiasa, beberapa waktu yang lalu.

Di sela-sela kesibukannya ketika dikonfirmasi terkait pelaksanaan APEC di PNG, I Nyoman menjelaskan, kunjungan  Gubernur Papua bersama rombongan dalam  menghadiri Upacara Hari Kemerdekaan Papua New Guinea (PNG) yang ke-43 di Port Moresby, pada 17 September 2018 lalu merupakan perwakilan Pemerintah Pusat di Jakarta. 

Hal ini menunjukkan kerjasama RI-PNG sangat baik sehingga membuka peluang kerjasama ekonomi lintas batas dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua yang langsung melalui darat dengan jarak yang dekat. 

Seperti diungkapkan Kasad dalam setiap pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) bahwa pembangunan diprioritaskan kepada wilayah-wilayah terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga. Hal ini selain untuk menumbuhkan nilai wawasan kebangsaan juga untuk pemerataan pembangunan di daerah perbatasan yang melibatkan TNI dan rakyar serta komponen bangsa lainnya. 

Menurut informasi,  pada tahun lalu Provinsi  Papua juga sudah menandatangani kerjasama dengan beberapa provinsi di PNG disela-sela pembukaan Border Trade Fair sehingga mendorong kemitraan untuk menghasilkan  bentuk kerjasama yang formal sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku baik dalam bidang perdagangan, perhubungan, pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya.

Dikatakan Kasdam XVII/Cenderawasih, dalam persiapan penyelenggaraan APEC Summit 2018 di PNG secara tidak langsung Indonesia jelas terlibat khususnya wilayah Provinsi Papua yang merupakan daerah perbatasan pulau paling ujung timur Indonesia yang berbatasan dengan negara PNG. 

TNI Angkatan Darat dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih memiliki tanggung jawab terhadap keamanan di wilayah Papua. Tanggung jawab teritorial keamanan yang diemban Kodam XVII/Cen juga meliputi  daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar," ujar mantan Danrem 173/PVB Biak ini.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit dalam amanatnya pada upacara serah terima Pos Satgas Pamtas RI-PNG yang baru dan yang lama di wilayah perbatasan Korem 174/ATW menegaskan bahwa Kodam XVII/Cenderawasih selaku Kotama Operasi TNI di Papua mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan operasi Pamtas RI-PNG di wilayah  Papua. 

Penyelenggaraan operasi pamtas ini dengan menggelar satuan organik dan satuan penugasan di sepanjang wilayah batas RI-PNG sepanjang 820 kilometer.  Operasi Pamtas ini dengan menempatkan pos pos Pamtas baik di titik-titik rawan ancaman KKSB, pelintas batas Ilegal dan juga pelanggaran  batas wilayah termasuk menjaga patok-patok perbatasan di sepanjang perbatasan RI-PNG. 

Meskipun disadari bahwa jumlah inipun masih sangat kurang dibandingkan panjang garis perbatasan wilayah perbatasan RI - PNG dari utara sampai selatan apalagi dengan medan perbukitan, jurang, lembah, rawa, sungai dan juga transportasi yang sangat sulit dan mahal dengan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang juga masih sangat terbatas sehingga menjadi tantangan sendiri buat prajurit yang melaksanakan tugas di wilayah perbatasan. 

Ditanya tentang koordinasi dan kerjasama antara TNI dan pihak keamanan PNG, perwira tinggi bintang satu penyandang bintang Adhi Makayasa atau lulusan terbaik Akademi Militer angkatan 1990 ini  menjelaskan bahwa koordinasi dan kerjasama itu sudah otomatis dan sudah berlangsung sejak dahulu. TNI Angkatan Darat melalui Kodam XVII/Cenderawasih selalu memantau dan berkoordinasi dengan PNG guna mencipatakan keamanan bersama. 

“Pastinya harus kerjasama, adanya pertemuan APEC Summit 2018 di Port Moresby PNG jelas akan berpengaruh terhadap situasi kondisi pengamanan di wilayah Perbatasan RI-PNG. Pemerintah PNG dalam hal ini PNG Defence Force sudah mengirimkan surat bantuan kepada Markas Besar TNI di Indonesia dan sudah diterima Mabes TNI. 

Kodam XVII/Cenderawasih masih perlu komunikasi lanjutan karena erat kaitannya dengan Komando Pelaksana Operasi (Kolakops) sehingga membutuhkan koordinasi antara Kodam XVII/Cenderawasih dengan staf Operasi Mabes TNI dan mungkin dilanjutkan dalam bentuk rapat yang menyertakan Athan PNG di Jakarta dan Athan RI di PNG bersama Kolakops untuk membahas kapan perbantuan akan dimulai, seperti apa mekanisme untuk update situasi dan hal lainnya," jelas Brigjen I Nyoman.

Dijelaskannya, permasalahan saat ini yang masih berkembang di perbatasan dan PNG adalah bahwa banyak warga Papua yang sudah lama tinggal di PNG ingin pulang kembali ke Indonesia. Saat ini dari pihak Kedutaan juga sedang mendata warga Papua yang ingin kembali ke Indonesia setelah sekian tahun mencoba menetap di PNG. 

Ada beberapa latar belakang warga Indonesia yang tinggal di PNG mengapa mereka ingin kembali ke NKRI antara lain, bahwa mereka tidak semua memiliki tanah dan tempat tinggal di PNG karena mahalnya harga tanah sehingga hanya menumpang di lahan tuan tanah _land owner_ dengan mendirikan rumah sementara dan apabila lahan akan digunakan otomatis mereka diusir.

Kedua, pemerintah di Port Moresby pernah menjanjikan akan memberikan lahan atau tanah kepada warga Papua Barat di PNG sejak tahun 2014 tetapi hingga saat ini laporan dari lapangan tidak pernah terealisasi dimana lahan tersebut.

Hal lain dijelaskannya, status sebagian mereka yang dianggap migran berdampak pada sulitnya pendidikan dan memperoleh fasilitas kesehatan, kesempatan bekerja pada sektor formal, sehingga banyak yang menganggur. 

Tingkat kemahalan penghidupan di Port Moresby sementara mereka tidak  memiliki pekerjaan yang formal menambah kesulitan hidup mereka. 

Terlebih, adat tradisi masyarakat Papua bahwa Hukum alam bagi generasi yang lahir di Papua ketika sudah mulai tua renta rindu dengan kampung halaman dan ketika meninggal minta di kirim ke tanah air. Karena mereka sadar bahwa tanah Papua adalah tanah Surga, tanah yang diberkati sehingga mereka ingin mati dan dikubur di tanah kelahirannya Papua. 

“Secara umum mereka melihat dan merasakan bahwa pembangunan di Papua sangat pesat dibandingkan dengan di tempat pengungsiannya saat ini, sehingga harapan di Papua  untuk pendidikan dan penghidupan masa depan  dan bagi generasinya," I Nyoman Cantiasa menambahkan.

Kodam XVII/Cendrawasih  saat ini terus mengumpulkan data-data dan informasi baik dari Kedutaan maupun bekerja sama dengan  Pemprov  Papua khususnya Biro Perbatasan RI – PNG.  

I Nyoman Cantiasa mengakui, permasalahan secara khusus untuk Repatriasi memang belum sempat dibahas lebih lanjut dengan PNG. "Kita masih terus mengumpulkan data-data sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan," katanya.

Pemerintah dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih harus menjadi solusi dan manfaat untuk masyarakat Papua. Untuk itu, lanjut I Nyoman Cantiasa, permasalahan di perbatasan terus dipelajari sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua tercapai, apalagi putra daerah sudah banyak sekarang yang menjadi anggota TNI untuk menjaga kampungnya sendiri. 

"Sehingga kedepan kita berharap masyarakat Papua mampu mandiri dan tidak tertinggal dengan saudara-saudaranya di luar Papua," tandas I Nyoman Cantiasa penuh harap.(sg/pen)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda