sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Peristiwa

Hukrim

LARAS JATENG

Laras Jatim

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

INFO BOLA

» » Dugaan Pungli Program PTSL

Jangan lagi ada yang berbelit-berbelit. Yang gampang harus dimudahkan, yang mudah dicepatkan, jangan diruwetkan, apalagi pakai Pungli,” kata Presiden Joko Widodo.
Foto ilustrasi.
Jakarta, Larast Post – Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) rawan terjadi Pungutan Liar (Pungli). Padahal untuk membiayai program strategis nasional itu, pemerintah menggelontorkan anggaran hingga triliunan rupiah.

Menanggapi hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan, kantor pertanahan di kota/kabupaten sebelum menjalankan program PTSL, telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan. 

“Program PTSL itu gratis, masyarakat hanya perlu menyediakan patok batas tanah, materai dan dokumen pendukung kepemilikan tanah,” ujarnya, disela-sela acara “Sarasehan Menuju Sukses Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN” pada Rabu (12/9/2018), di Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.

Sofyan menjelaskan, pemerintah pada 2017 lalu menganggarkan sebesar Rp. 1,68 triliun untuk untuk kegiatan PTSL dengan target sebanyak 5,14 juta bidang tanah. Jumlah anggaran pada 2018 ini meningkat menjadi sebesar Rp 2,6 triliun karena target meningkat menjadi 7,5 juta bidang tanah.

Anggaran itu, lanjut Sofyan, untuk biaya pengukuran tanah dan proses penerbitan sertipikat, tidak termasuk biaya pra sertipikat. “Agar dapat menyelesaikan tugas, kami meminta dukungan semua pihak,” lanjutnya.

Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo mengingatkan, jajaran Kementerian ATR/BPN agar tidak mempersulit pengurusan sertipikat tanah. “Jangan lagi ada yang berbelit-berbelit. Yang gampang harus dimudahkan, yang mudah dicepatkan, jangan diruwetkan, apalagi pakai Pungli,” kata Presiden beberapa waktu lalu.

Presiden menegaskan, akan terus memantau kantor pertanahan. Untuk itu ia meminta pejabat BPN tidak coba-coba melakukan pelanggaran. “Proses pengurusan sertipikat harus lebih sederhana, muda, murah dan cepat,” ujarnya.

Untuk diketahui, Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebelumnya telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

SKB itu mengatur tentang biaya pra PTSL, yang dapat ditarik oleh aparat kelurahan/desa, yaitu untuk materai, patok, kelengkapan administrasi atau surat-surat pendukung menyangkut tanah yang didaftarkan.

Aparat Usut Pungli PTSL
Seperti diberitakan sebelumnya, dugaan Pungli pada kegiatan PTSL di Kelurahan Peninggilan, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang Banten, telah masuk proses penuntutan, Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat menetapkan Lurah Paninggilan Mas’ud sebagai tersangka pada perkara tersebut.

Kajari Kota Tangerang Robert P A Palealu mengungkapkan, Lurah Paninggilan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak akhir Agustus lalu, karena terbukti mengutif uang kepada pemohon sertipikat melalui program PTSL, dengan besaran Rp 1 juta sampai Rp1,5 juta per orang.

Sementara itu, tim Saber Pungli Sumatera Barat, pada Kamis (13/9/2018) menangkap seorang warga, Skr (48) karena diduga melakukan Pungli pada program PTSL.

Tim Saber Pungli yang dipimpin AKBP Noortjahyo menangkap warga Jorong Sidomulyo, Nagari Desa Baru, Ranah Bantahan, Pasaman Barat itu, di rumahnya. Petugas berhasil menyita uang sebanyak Rp29.750.000, sertifikat tanah 374 buku, buku catatan penerimaan dan pengeluaran serta sejumlah barang bukti lainnya.

Dugaan Pungli PTSL juga terjadi di Kabupaten Sumenep, Komunitas Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) Sumenep, mendesak Kejari setempat untuk segera menetapkan tersangka kasus dugaan Pungli PTSL dua desa di Kecamatan Pragaan.

KOMPAK melaporkan dugaan Pungli tersebut ke Kejari Sumenep, sejak setahun yang lalu, namun hingga kini Kejari belum menetapkan tersangka.

Di Kabupaten Bekasi, dugaan Pungli juga terjadi, Wardi warga Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya, mengaku, mengeluarkan biaya sebesar Rp.700 ribu, untuk mendaftarkan tanah melalui program PTSL, pada Juli lalu.  “Uang sebesar itu saya serahkan kepada pegawai desa,” ujarnya, pada Sabtu, (15/9/2018) di Bekasi.

Dugaan Pungli juga terjadi di sejumlah daerah, diantaranya Kabupaten Majalengka Jawa Barat, Kabupaten Blora Jawa Tengah, Kabupaten Waykanan Lampung dan lainnya. Bahkan dugaan perkara Pungli PTSL di Kota Tangerang dan Waykanan, polisi setempat telah menetapkan tersangka. (her, sg, wan, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda