sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

INFO BOLA

» » Mendag: Singkronisasikan Kebijakan Pusat dan Daerah Menuju Perlindungan Konsumen Efektif

Mendag Enggartiasto Lukita didampingi Dirjen PKTN Veri Anggriono Sutiarto ketika melakukan pemukulan Gong menandai Pembukaan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2018 di Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta, Senin (17/09).
Jakarta, Larast Post - Seiring maraknya pengaduan masyarakat terhadap produk produk makanan, barang, produk migas dan non migas maupun perdagangan lainnya yang merugikan pihak konsumen.

Untuk itu dibutuhkan sinkronisasi layanan perlindungan konsumen baik tingkat daerah dan pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan memiliki otoritas terhadap perlindungan konsumen agar lebih tertib.

Terlebih pada tahun 2018 ini pengawasan post border merupakan salah satu kebijakan pemerintah  pusat  yang menjadi prioritas nasional Ditjen Perlindungan  Konsumen dan Tertib Niaga.

Dalam kebijakan ini, Pemerintah melakukan  pergeseran pengawasan barang yang dikenakan larangan dan pembatasan (lartas) dari border (di kawasan pabean) ke post border (di luar kawasan pabean) dan diberlakukan sejak 1 Februari 2018 lalu.

Terkait hal itu, Kementerian Perdagangan berupaya menyinergikan pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif. 

“Diperlukan kesatuan langkah seluruh pemangku   kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan perlindungan konsumen yang efektif," tegas Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita saat membuka kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di hotel EL Royal Kelapa Gading, Jakarta, Senin (17/9). 

Untuk itu, lanjut Mendag, pemerintah telah menyusun desain besar perlindungan konsumen yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS PK).

“Melalui kegiatan ini, Kemendag ingin meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan yang menjadi salah satu deregulasi paket kebijakan ekonomi ke-XV ini,” tandas Mendag.

Kegiatan sinkronisasi kebijakan bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ini merupakan agenda tahunan dengan seluruh kepala dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi. 

Acara tahunan yang mengambil tema ‘Peningkatan Sinergitas Dalam Implementasi Pengawasan Post Border’ ini bertujuan menyelaraskan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tahun 2019 dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya  hak konsumen. Dengan ditetapkannya Undang Undang  Perlindungan Konsumen (UUPK) pada 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen Indonesia mendapat perlindungan hukum.

“Meskipun UUPK telah diimplementasikan selama 19 tahun, namun konsumen Indonesia masih berada dalam level paham. Artinya konsumen Indonesia sudah mengenali hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) tahun 2017 yang hanya sebesar 33,7,” terang Mendag. 

Mendag berpesan, untuk meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan konsumen, masyarakat harus menjadi Konsumen Cerdas. 

Adapun Kiat Konsumen Cerdas, yaitu (1) Konsumen Cerdas wajib memahami penegakkan Hak dan Kewajiban konsumen; (2) Konsumen Cerdas wajib memperhatikan Label Produk; (3) Konsumen Cerdas wajib memperhatikan Masa Kadaluarsa Produk; (4) Konsumen Cerdas wajib memperhatikan Buku Manual dan Kartu Garansi; (5) Konsumen Cerdas membeli sesuai kebutuhan, jadi tidak menghambur-hamburkan uangnya; (6) Konsumen Cerdas memperhatikan Mutu Produk; dan (7) Konsumen Cerdas mencintai dan memakai produk dalam negeri.

“Diperlukan sinergi yang positif dalam rangka mencapai satu kepentingan bersama, yaitu demi meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia menjadi konsumen cerdas, mandiri, dan cinta produk dalam negeri,” pungkas Mendag.

Pada kesempatan itu dihadiri Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Veri Anggriono Sutiarto. Juga hadir para Kepala Dinas yang membidangi perdagangan dari 34 provinsi di Indonesia. 

Sebagai informasi, Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan agenda tahunan yang berlangsung selama dua hari, Senin - Selasa (17-18/9/2018).(her, sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda