sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Peristiwa

Hukrim

LARAS JATENG

Laras Jatim

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Panggung Politik Dalam Berdemokrasi

Oleh: Cak Herry SL
(Pemred Larast Post)

Pemilihan Legislatif (Pemilu) tahun 2019 rupanya menarik minat bagi beberapa kalangan tertentu, baik itu Birokrat, Pengusaha, Selebritis, dan lainnya untuk turun gelanggang, mereka ingin terjun ke “medan tempur” politik untuk bertarung dengan para kandidat lainnya dalam merebut suara dan dukungan rakyat. 

Satu per satu mengungkap minatnya untuk menjadi calon kandidat di DPR, DPRD dan DPD dalam kancah panggung politik dalam berdemokrasi.

Pemilu tahun 2019 adalah sebuah moment besar yang dirayakan setiap 5 (lima) tahun sekali di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam moment inilah wakil rakyat yang duduk di DPR, DPRD dan DPD akan dipilih langsung oleh rakyat. Tentunya untuk menggapai apa yang diinginkan, bagi seorang kandidat calon legislatif harus bisa memainkan peranan di kancah panggung politik tanah air.

Namun kondisi calon legislatif masa kini jauh berbeda dengan kondisi di masa lalu, mereka yang terlibat dalam dunia politik masih ada yang menempuh jalan dengan menghalalkan berbagai cara untuk menggapai kemauan tanpa memikirkan risiko di belakangnya. 

Hal yang sulit dibayangkan, terutama di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia masih sangat minim sekali dalam memilih calon legislatif untuk terjun ke dunia perpolitikan. Seolah olah politik hanya untuk berpesta saja, sedangkan untuk membawa aspirasi rakyat, apakah mereka mampu, itulah yang perlu dipertanyakan sebelumnya. 

Hal hal seperti ini disebabkan karena manusia dibentuk oleh budayanya masing masing yang menekankan bahwa kedudukan di legislatif pasti bisa dimainkan. Legislatif yang seharusnya memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa, tetapi sampai saat ini belum bisa membawa aspirasi rakyat yang lebih baik dalam kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. 

Hal itu disebabkan karena kualitas yang rendah dan masih dianggap kurang mampu untuk berperan dalam membuat kebijakan yang lebih baik dalam pemerintahan. 

Apalagi di daerah yang terpencil, minat untuk menjadi calon legislatif sangat minim, sehingga partai politik lebih mengutamakan kuantitas saja untuk memenuhi syarat tersebut.

Secara ideal, partai politik diharapkan mampu menghasilkan kader yang mengerti ketika berada diatas panggung politik dan bukan hanya sebatas memperjuangkan kepentingan pribadi serta kepentingan partainya saja. Tidak hanya sekedar kuantitas tapi calon legislatif juga harus memiliki kualitas yang menunjukan bahwa ada kemampuan menjadi penyalur aspirasi rakyat.

Memang politik bukanlah bisnis, ketika setiap pengeluaran (modal) yang dikeluarkan akan dihitung sebagai penganti keuntungan yang akan diperoleh. Masalahnya, biaya politik yang sudah digunakan tentu akan dihitung sebagai modal yang harus kembali beserta laba dari setiap pengambilan kebijakan, di sinilah awal korupsi itu muncul.

Dinasti politik tumbuh subur dan cenderung tidak adil, juga dipengaruhi sistem pemilihan yang tidak adil pula. Untuk mencalonkan anggota legislatif baik itu di DPR, DPRD dan DPD, mereka mesti didukung minimal partai politik. 

Terlebih dengan terbukanya ruang untuk borong dukungan, setiap calon legislatif berlomba lomba mencari dukungan dan suara rakyat dengan harapan akan lebih mudah memenangkan pemilihan nantinya. Besarnya syarat dukungan ini menjadikan "harga" setiap kursi menjadi sangat mahal. Di sini, mahar politik bermain dalam pencalonan. Pasti bukan uang yang sedikit untuk mendapatkan dukungan itu. 

Akibatnya, selain politik menjadi berbiaya sangat tinggi, proses pemilihan calon legislatif hanya akan bisa diakses oleh mereka yang memiliki modal uang mumpuni. Kemungkinan besar, partai tidak akan gampang memberikan dukungan. Sokongan diberikan asalkan ada modal uang, sehingga partai berorientasi tentunya pada kekuasaan.

Besaran uang yang digunakan bagi seorang kandidat untuk bersaing dalam pemilihan calon legislatif amat tergantung pada elektabilitas. Semakin tinggi elektabilitas maka dibutuhkan modal yang lebih ringan, Begitu pula sebaliknya, jika tidak memiliki elektabilitas mesti menyiapkan modal lebih besar lagi. Upaya meyakinkan pemilih untuk mendongkrak suara akan bermuara pada praktek politik uang.

Apalagi calon legislatif yang mencalonkan kembali atau mengusung keluarga dalam pemilihan, sering tidak mau tinggal diam untuk mencampuri prosesnya. Segala sumber daya kekuatan dikerahkan demi memenangkan keluarga. Akibatnya, selain kemunculan politik uang, timbul pula politisasi terhadap masyarakat sekitarnya. 

Kekhawatiran akan maraknya dinasti politik ini sudah pernah ditindaklanjuti melalui perekayasaan hukum di Indonesia. Memang sulit untuk membatasi hak setiap orang untuk berpolitik, karena konstitusi telah menjamin seluas luasnya. Karena itu, pembatasan mesti harus dilakukan secara sistematis oleh partainya, tidak hanya dengan memberlakukan pelarangan. 

Pertama, sistem pemilihan mesti didisain agar lebih ramah dan benar benar membuka ruang secara adil bagi siapapun untuk mencalonkan diri baik itu di DPR, DPRD dan DPD.

Kedua, penegakkan hukum terhadap kasus suap dalam pencalonan (mahar politik) mesti menjadi perhatian penegak hukum sehingga biaya politik untuk pencalonan bisa ditekan. Begitu juga dengan penyimpangan dalam birokrasi dan pengambilan kebijakan yang sering digunakan sebagai ajian pamungkas pemenangan. 

Ketiga, peran partai politik jauh lebih besar akan menghambat laju dinasti. Jika proses rekrutmen kandidat dilakukan secara terbuka, dengan sistem yang baik tanpa tendensi ekonomi, tentu tidak hanya bisa menghambat laju dinasti politik, namun akan lahir orang - orang terbaik yang diharapkan bisa membawa aspirasi rakyat. 

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda