sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Paripurna Penjelasan Bupati Malang


Malang, Larast Post – Bupati Malang Dr.H Rendra Kresna, terlebih dahulu mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriyah.

Hal itu disampaikannya mengawali penyampaian jawaban dan penjelasan, atas pemandangan umum bersama Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Malang, tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata serta perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa, dalam Rapat Paripurna, Rabu (12/9/2018).

Adapun jawaban Bupati Malang, terhadap Raperda Kabupaten Malang, tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut, Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 bahwa, Pemerintah Daerah (Pemda) bersama  DPRD dapat melakukan Perubahan APBD apabila terjadi beberapa hal antara lain: 
1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran 
anggaran dan;
3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan.
       
Jadi, sejalan dengan hal-hal tersebut, maka Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 disusun dengan memperhatikan sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2017, baik yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah maupun dari sumber lain-Lain Pendapatan daerah yang sah dan penyesuaian alokasi anggaran belanja, karena adanya penambahan, pengurangan atau bergesernya belanja program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, kata Rendra.
        
“Namun demikian, adanya masukan, saran dan pendapat dari DPRD Kabupaten Malang, selalu menjadi pertimbangan untuk merumuskan dan menentukan kebijakan perubahan Anggaran dengan skala prioritas tahun 2018, agar mendapatkan hasil secara lebih optimal sesuai dengan harapan 
masyarakat Kabupaten Malang,” ungkap Rendra.
        
Sementara, untuk raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) secara singkat disampaikan sebagai berikut, Memperhatikan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, maka untuk semua usaha dan jasa pariwisata baik usaha kecil/menengah maupun besar, berkewajiban memiliki TDUP.
         
Sebab, memiliki TDUP, sangat penting bagi pengusaha pariwisata, karena merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan usaha pariwisatanya, ujarnya. Alasan Perda ini lanjut Rendra, perlu diubah yang merujuk pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran Usaha, pada Bab II Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa,“setiap pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan wajib melakukan pendaftaran pariwisata”.
       
Dijelaskannya, pengusaha pariwisata yang tergolong usaha mikro, kecil dan menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum.
      
Sedangkan untuk Raperda Kabupaten Malang tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang PD Jasa Yasa Kabupaten Malang, sebagaimana diketahui bersama bahwa Perda Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang PD. Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2006 tentang PD.Jasa Yasa Kabupaten Malang sudah tidak sesuai lagi perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemda.
        
Selain itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga Perda mengenai PD.Jasa Yasa Kabupaten Malang perlu untuk disesuaikan.
        
Adapun maksud dan tujuan pembentukan raperda ini sebagai upaya merumuskan kebijakan Pemda Kabupaten Malang dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), guna memenuhi tata kelola perusahaan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan dan lebih meningkatkan kinerja PD. Jasa Yasa Kabupaten Malang, dalam pelayanan kepada masyarakat agar dapat memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
        
Rendra berharap, setelah raperda ini terbentuk, maka PD.Jasa Yasa Kabupaten Malang sebagai BUMD agar mampu mewujudkan tujuan pendiriannya yakni memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pengelolaan kawasan wisata yang bermutu bagi masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah dan dapat meningkatkan laba atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta mampu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat untuk mewujudkan pelayanan prima, terjangkau dan berkelanjutan.
       
Bupati dua periode itu mangatakan, dengan segala keterbatasan, manakala jawaban dan penjelasan atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Penyampaian Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, sekaligus penyampaian 2 raperda ini belum memenuhi harapan dari DPRD, maka penjelasan-penjelasan yang lebih rinci dapat dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD dalam tahapan berikutnya. (ed)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda