sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Penandatanganan 5 Raperda & Penyampaian Rancangan Perubahan APBD Tahun 2018


Malang, Larast Post - Mengawali sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Malang Drs.Hari Sasongko tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Malang serta seluruh perangkat Daerah dan tamu undangan yang telah menghadiri rapat paripurna.

Hari menyatakan, Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (5/9/2018) yakni menyampaikan Persetujuan Bersama antara Bupati Malang dengan DPRD Kabupaten Malang terhadap Lima (5) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Penyampaian Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018. 

Menanggapi hasil penyampaian DPRD Kabupaten Malang melalui juru bicara DPRD tentang Raperda APBD Tahun 2018, Bupati Malang Dr.H Rendra Kresna sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama pada anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang.

Karena selama ini,  sambungnya, telah bekerja keras bersama Tim Raperda Kabupaten Malang untuk melakukan pembahasan-pembahasan demi kesempurnaan terhadap lima Raperda ini.

Ke-5 Raperda dimaksud antara lain;
Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Irigasi, Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Terhadap 5 Raperda tersebut, kata Rendra, merupakan hasil fasilitasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dijelaskannya, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sesuai surat Gubernur Jawa Timur  Nomor:188/7723/013.4/2018 perihal hasil Fasilitasi Raperda Kabupaten Malang, pada prinsipnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, masih terdapat beberapa penyempurnaan terhadap dua substansi yaitu; menambah muatan lokal yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penghapusan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (6) tentang Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara leluasa, kecuali dalam hal tertentu.

Selanjutnya, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, sesuai surat Gubernur Jawa Timur Nomor:188/7733/013.4/2017 perihal hasil Fasilitasi 2 Raperda  Kabupaten Malang, terdapat penambahan dan penghapusan beberapa substansi antara lain: 

Penambahan pengertian dan materi muatan tentang standar pendidikan nasional dalam rancangan perda, penghapusan substansi yang mengatur mengenai Madrasah Ibtida’iyah dan Madrasah Tsanawiyah, wajib belajar pendidikan dasar Salafiyah dan Pondok Pesantren serta perubahan lain yang bersifat redaksional.

Sementara raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Irigasi, Rendra menyampaikan bahwa sesuai surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/7723/013.4/2018 perihal Hasil Fasilitasi 2 (dua) Raperda Kabupaten Malang, terdapat penambahan substansi yang belum diatur yakni, mengenai penetapan garis sepadan jaringan irigasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Jaringan Irigasi.

Masih kata Rendra, raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bahwa sesuai surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/10480/013.4/2018, perihal Hasil Fasilitasi 2  Raperda Kabupaten Malang, pada prinsipnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, terdapat beberapa perubahan yang bersifat redaksional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan.

Sedangkan, untuk raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/10480/013.4/2018, perihal Hasil Fasilitasi 2 Raperda Kabupaten Malang, pada prinsipnya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi, terkait rencana diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, khususnya mengatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang rencananya menjadi perangkat Pusat, maka hendaknya penetapan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan lebih dulu dengan alasan demi kepastian hukum, sambil menunggu proses perubahan Peraturan Pemerintah dimaksud selesai dilakukan, ujar Rendra.

Bupati Malang juga tak lupa menyampaikan terima kasih atas dukungan positif dari Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Malang terhadap usulan dari Pemerintah Kabupaten Malang untuk dilakukan Perubahan atas 5 Perda tersebut. 

“Semoga kedepannya ke-5 raperda ini dapat memenuhi amanat Peraturan Perundang-undangan, serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. 

Dirinya menambahkan, sebagaimana diketahui bersama bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

Seiring dengan perjalanan waktu pelaksanaan anggaran tahun 2018 ini, cukup banyak program-program pembangunan yang sudah berjalan dengan baik.

Namun, dengan memperhatikan kondisi obyektif pembangunan daerah maupun perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, terdapat beberapa hal yang menyebabkan APBD harus dilakukan perubahan antara lain; 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2017 dari hasil audit BPK-RI Tahun 2018 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 yang harus dialokasikan kembali pada tahun ini.

Dari sisi belanja juga perlu dilakukan penyesuaian, yang disebabkan karena adanya penambahan, pengurangan atau pergeseran belanja program dan kegiatan pada perangkat daerah, lanjut dia.
Penyesuaian tersebut tentunya dengan memperhatikan belanja yang bersifat mandatori, dan disesuaikan pada prioritas pencapaian target-target pembangunan.

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan realisasi APBD Kabupaten Malang pada semester pertama Tahun Anggaran 2018, terdapat beberapa komponen perencanaan dan mata anggaran pada APBD awal Kabupaten Malang Tahun 2018 yang perlu dilakukan perubahan. 

“Namun demikian, perubahan tersebut tidak menyangkut substansi perencanaan seperti, tema dan prioritas pembangunan, urusan yang ditangani, Kondisi ekonomi makro dan prospek perekonomian tahun 2018,” ujar Rendra.

Selain itu, kebijakan pendapatan dan belanja juga tidak mengalami perubahan yang signifikan, di mana kesepakatan pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Malang mengenai Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018 dan PPAS Perubahan Tahun 2018 telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan pada rapat Peripurna tanggal 9 Agustus 2018 lalu.

Dari hasil analisis terhadap potensi, peluang dan kebutuhan, maka komposisi Perubahan APBD Kabupaten Malang Tahun 2018 tetap diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial secara lebih layak.

“Dengan demikian, maka sisa waktu yang hanya kurang lebih 4 bulan dalam tahun 2018 ini dapat dimanfaatkan secara maksimal,” tutup bupati dua periode itu. (ed/al)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda