sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Peran Media Dalam Mengawal Demokrasi

Ketua Umum Network for Corruption Watch (NCW)
 C. Herry SL 
Jakarta, Laras Post - Indonesia saat ini selalu ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan Parlemen dan Presiden setiap lima tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto selama lebih dari 30 Tahun memimpin Bangsa Indonesia serta di mulainya periode Reformasi, Setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun pada kenyataannya Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maupun “POLITIK UANG” di mana orang bisa membeli kekuasaan atau posisi politik.

Persoalan tersebut bagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi Demokrasi “PENUH” (saat ini - berdasarkan Indeks Demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit - Indonesia masih dianggap sebagai Demokrasi “CACAT”). Perlu ditekankan bahwa Indonesia merupakan Negara Demokrasi yang muda dan karena itu wajar kalau kadang-kadang mengalami “SAKIT TUMBUH”.

Kondisi politik Indonesia sangat penting sekali bagi mereka “PARA INVESTOR” yang berencana berinvestasi di Indonesia atau mereka yang mau melibatkan diri (Perorangan / Kelompok) dalam hubungan bisnis dengan Indonesia. 

Pandangan politik di Indonesia saat ini adalah bermacam-macam. Berbagai peristiwa yang menyangkut keadaan politik yang ada di negeri ini semakin menjadi sorotan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemerosotan kualitas politik tersebut dapat dilihat dari banyaknya peristiwa yang nampaknya mengganggu kestabilan nasional, 

Contoh peristiwa itu adalah sebagai berikut :
1. Semakin banyaknya kader partai yang tertangkap korupsi.
2. Semakin banyaknya pejabat yang menduduki kursi terhormat terjerat korupsi.
3. Pemilihan gubernur, walikota dan bupati yang dirusak oleh pembelian suara hingga harus terjadi pengulangan pemilukada.
4. Jika pegawai tidak condong ke partai tertentu maka jabatannya menjadi taruhan.

Sebenarnya Indonesia menganut reformasi sebagai pandangan politiknya, setelah rezim orde lama digantikan oleh orde baru, lalu muncullah reformasi yang digadang-gadang dapat memperbaiki kehidupan rakyat Indonesia. Namun, hingga kini tujuan tersebut belum dapat terealisasi dengan sempurna karena proses demokrasi yang berkembang menjadi tidak murni lagi di dalam pelaku politik.

Meskipun Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur dengan sedemikian rupa tentang politik di Indonesia, agaknya peraturan hanya tertuang di atas kertas saja dan juga istilah peraturan dibuat untuk dilanggar masih menjadi paham yang terus dan akan terus berkembang hingga tidak akan tau sampai kapan berakhirnya.

Tidak tahu sampai kapan kondisi politik seperti ini akan terus berlangsung, ketika akan diadakan pemilu semua calon legislatif, calon anggota DPR, calon anggota DPD serta calon Presiden dan calon-calon lainnya berbondong-bondong datang ke rakyat miskin yang sebelumnya tak pernah sama sekali masuk ke daerah pemukiman rakyat.
Mereka sontak membagi–bagikan uang, sembako serta menaburkan janji setinggi langit yang mereka berikan jika kelak terpilih. Tak hanya sampai di situ usaha mereka, baliho dan gambar dipasang sebesar- besarnya hingga memenuhi sepanjang jauh mata memandang. Namun, ketika mereka mendapatkan jabatan yang diinginkan apakah nasib masyarakat Indonesia dapat terangkat?.

Kebanyakan mereka lupa dan segera berusaha mengumpulkan kembali modal yang mereka keluarkan dan segera lupa dengan janji manis yang mereka tebar. Mudah- mudahan masyarakat kita mulai pandai dan tidak lagi terpengaruh dengan janji palsu dan tidak lagi menjadi murah suara hanya dengan uang dan sembako.

Politik Indonesia dewasa ini seperti sedang mendominasi wacana di media. Layaknya gula yang sedang di kelilingi semut, seperti itulah media yang memberitakan kondisi politik di Indonesia. Saat ini kondisi politik yang terjadi justru saling memperebutkan kekuasaan. Para penjabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan masyarakat. Janji – janji yang dulu di buat justru di lupakan seiring dengan kursi kekuasaan yang di peroleh. Seolah tidak menerima dengan kemenangan sang rival, maka berusaha mencari kesalahan untuk dapat menggulingkan. Kondisi politik di Indonesia sangatlah memprihatinkan.

Para pejabat masih saja sibuk mengurusi kursi jabatannya. Lagi – lagi mereka melupakan soal rakyat. Semisal saja soal kasus korupsi yang dilakukan mereka yang tertangkap oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Namun, apa yang terjadi? Apakah mereka berbicara jujur terkait korupsi yang terjadi?.. Tidak akan, justru mereka saling menutupi kondisi yang sebenarnya terjadi, kondisi tersebut sangatlah memprihatinkan bagi Bangsa Indonesia.

Berbicara kondisi politik di Indonesia maka tidak akan jauh dari sebuah kekuasaan. Dewasa ini politik justru seringkali di gunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Ntah dengan cara apa pun, tidak melihat rambu - rambu lagi yang ada, hal yang terpenting kursi kekuasaan harus segera di dapat. Namun, kursi kekuasaan itu harus di bayar dengan pengorbanan yang besar juga baik itu fikiran dan materil. Akhirnya rakyat yang menjadi korban dari kondisi politik yang ada sekarang. Para birokrat bangsa ini sepertinya masih terlalu sibuk untuk terus berebut kursi kekuasaan. Sebenarnya politik layaknya sebuah pisau. Bila pisau tersebut di gunakan oleh ibu rumah tangga untuk memasak maka pisau akanlah sangat bermanfaat. Maka akan tersedia hidangan yang lezat untuk keluarga. Namun beda cerita bila pisau tersebut di gunakan oleh pembunuh. Maka yang terjadi adalah sebuah kesedihan dan kesengsaraan yang terjadi.

Begitu pula dengan politik, ia akan bisa menjadi sebuah alat untuk mencapai sebuah kebahagiaan atau malah menjadi sebuah kesengsaraan. Dewasa ini, para politikus yang ada justru tidak mampu memberikan sebuah kesejukan di tengah gerahnya suasana politik yang ada. Para politikus ini nampaknya masih terlalu sibuk. Padahal rakyat Indonesia di luar sana menjadi korban mereka.

Sekarang ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti yang diinginkan. Banyak rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu hal yang hanya mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Legislatif tidak mampu lagi menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian rakyat yang mengeluh, karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh Pemerintahan lewat legislatif. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan Pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

Bagi mereka politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan. Jika hal ini terus di biarkan, maka seperti bom yang terus di pendam. Maka suatu saat akan meletus juga. Jika kondisi Pemerintahan terus seperti ini maka tidaklah mustahil jika rakyat tidak akan percaya dengan politik. Ketidakpercayaan para rakyat inilah yang sangat berbahaya bagi kestabilan bangsa dan negara. Akibatnya masyarakat akan cenderung apatis terhadap kondisi sebuah negara. Karena kestabilan negara juga di pengaruhi oleh kestabilan politik yang ada di negara tersebut. Apabila gejolak politik di suatu negara terus menerus bergejolak maka tidak mustahil jika terjadi peperangan.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana peran dan partisipasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi semakin terlihat jelas. Antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak maju di Indonesia, itupun harus didukung penuh oleh Pemerintahan. Karena mulai saat ini rakyat harus ikut dilibatkan dalam berpolitik untuk menuju demokrasi yang adil.

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan juga peran aktif secara langsung atau tidak langsung, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Dengan demikian Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah orang, kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian secara aktif, dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukkan kebijakan umum. Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dll.

Sedangkan, bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, adalah merupakan salah satu implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia, yang mencerminkan nilai Kebebasan, dimana masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memilih, dan mendukung calon yang di inginkan. Disisi yang lain, masyarakat Indonesia juga menunjukkan nilai kebebasan demokrasi dalam hal melakukan protes terhadap pemerintah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia mengalami peningkatan. Tingginya partisipasi atau peran serta masyarakat, dianggap sebagai satu hal yang positif. Didalam konteks pemikiran ini, tingginya tingkat partisipasi masyarakat, ditunjukkan pada sikap warga negara untuk mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu.

Sebagai bentuk pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran penting. Karena demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Disertai nilai-niai yang terkandung dalam demokrasi, yaitu Kebebasan dan Kesetaraan. 
(C.Herry SL/07-09-2018)


«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda